Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Ajang MotoGP di Sirkuit Mandalika menjadi angin segar bagi kebangkitan industri pariwisata di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Namun di balik euforia penyelenggaraan balap internasional tersebut, sebagian warga masih berupaya agar lahan mereka di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika dibayar.

Karena itu, sejumlah warga melakukan aksi di kawasan Sirkuit Mandalika, pada Sabtu (14/10/2023). Warga yang ditemani kuasa hukumnya ini duduk menunggu di Halte Batu Kotak, dan memberikan keterangan pers.

Warga menilai pemerintah dan pengelola kawasan abai atas hak-hak mereka. Bahkan menjelang penyelenggaraan balap MotoGP, spanduk-spanduk mereka dicopot.

Habibi, pendamping dari Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) NTB mengungkap, warga merasa terintimidasi dengan pengerahan aparat keamanan secara berlebihan dalam pengamanan MotoGP Mandalika 2023.

Baca juga: Dukung Ajang MotoGP di Mandalika, Pertamina Hadirkan Pertamax Turbo Untuk Operasional PMIC

"ITDC melalaui aparat keamanan (kepolisian) tidak henti–hentinya melakukan teror dan intimidasi serta mengkebiri tuntutan warga terdampak mengenai ganti rugi atas lahan, relokasi yang adil dan pemulihan kembali penghidupannya," kata Habibi, Sabtu (14/10/2023).

Tapi tudingan warga terkait dugaan teror dan intimidasi ini dibantah pihak Polda NTB.

Habibi mengungkapkan, pada Jumat, (13/10/2023), sekitar 30 personel kepolisian melakukan sweeping ke rumah-rumah warga di dalam kawasan Mandalika. Petugas menurunkan spanduk berisi tuntutan warga.

"Sapnduk-spanduk yang sudah terpasang di lahan, diantaranya bertuliskan 'bayar tanah kami', bunyi spanduk yang terpasang di tanah milik Amaq Bengkok, Saudara Lalu Syukri dan Sibawaih selaku pemilik lahan yang merasa belum mendapatkan haknya," ungkapnya.

Bahkan lanjut dia, puluhan massa yang dimobilisir oleh oknum camat juga turut melakukan hal yang sama.

"Tentu hal yang tidak mudah dan membutuhkan keberanian cukup untuk tetap berjuang di tengah intimidasi," tandasnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Arman Asmara Syaripuddin yang dikonfirmasi TribunLombok.com membantah adanya tindak intimidasi.

Meski demikian dia tidak membantah adanya pengamanan spanduk atau banner warga tersebut.

"Ya memang ada banner yang diamankan kemarin," ucapnya singkat.

Dia menolak membahas persoalan tersebut lebih lanjut, mengingat sebelumnya ada maklumat yang disampaikan langsung Kapolda NTB Irjen Pol Djoko Poerwanto agar semua pihak harus maksimal mengawal suksesnya MotoGP Mandalika 2023.

Lebih lanjut Polda NTB menjelaskan, event MotoGP tersebut juga bagian dari cara pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi di NTB.

Oleh karenanya, pihaknya akan melakukan tindakan tegas dan terukur segala persoalan yang kiranya dapat menggangu keamanan dan kenyamanan.

"Kemarin kita mendapatkan ada yang membawa sajam, dan kegiatan dilaksanakan harapannya harus steril," tutupnya.

Terkait persoalan lahan ini, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), selaku BUMN pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika telah memberikan respons sejak lama.

Pada tahun 2022 lalu, ITDC telah menjelaskan status lahan yang kini dituntut warga.

Dikutip dari Kompas.com, warga bernama Sibawaeh mengklaim, lahan seluas 3,5 hektare di persil 263 yang saat ini menjadi tikungan 9 Sirkuit Mandalika adalah miliknya dan masih sengketa karena belum dibayar oleh pihak ITDC.

Terkait klaim tersebut, ITDC kala itu menjelaskan, lahan yang disebut Sibawaeh adalah bagian dari lahan HPL ITDC nomor 71, 73 dan 116 yang statusnya sah.

Hal itu berdasarkan pada putusan pengadilan dan pencocokan alas hak yang menyatakan bahwa Amaq Semin, orangtua dari Sibawaeh, tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

Selain itu, berdasarkan dokumen putusan pengadilan dalam perkara Amaq Semin di Pengadilan Negeri Praya yang telah berkekuatan hukum tetap, serta berdasarkan hasil pengukuran ulang pada tanggal 6 November 2020 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Lombok Tengah yang disaksikan oleh Sibawaeh, Perwakilan Komnas HAM dan ITDC, dan bukti kepemilikan lahan ITDC pada lahan dimaksud berupa sertifikat HPL, membuktikan bahwa Amaq Semin selaku orangtua dari Sibawaeh tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

(*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Penjelasan ITDC Terkait Klaim Warga soal Sengketa Lahan di Sirkuit Mandalika.