Pimpinan Ponpes Addinul Qayyim Kapek Dukung Lalu Iqbal Maju Jadi Calon Gubernur NTB

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Addinul Qayyim, Kapek Gunung Sari, Ustadz Zahrul Maliki mendukung Lalu Muhammad Iqbal maju di Pilgub Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ustadz Maliki menjelaskan, sosok Iqbal sangat berkompeten untuk memimpin NTB ke depan.

Dia menilai pengalaman Iqbal menjadi seorang diplomat, apalagi menjadi Duta Besar RI untuk Turki, tentu bisa diimplementasikan ke daerah.

"Mudah-mudahan menjadi inspirasi kami dan juga bisa kembali ke tanah leluhur, bisa kembali ke kampung dan membangun kampung halaman," kata Ustadz Maliki, Kamis (7/10/2023).

Di usia yang tergolong muda, karier birokrasi Iqbal sudah mencapai puncaknya.

Baca juga: Lalu Iqbal Bertemu TGH Munajib Khalid Sesela, Bahas Kegelisahan Terhadap Kondisi Umat

Sehingga pengalaman akademisi dan birokrasi itu diharapkan Ustadz Maliki diterapkan di NTB.

Secara terang-terangan Pimpinan Ponpes Addinul Qoyyim itu berharap Iqbal bisa menjadi gubernur NTB di masa akan datang.

"Kalau bisa kami ingin menjadi nomor satu di NTB ini, jadi Gubernur lah," kata Ustadz Maliki.

Menanggapi itu, Iqbal tidak berkomentar banyak.

Dia menjelaskan, kunjungannya ke Ponpes Addinul Qoyyim hanya silaturahmi biasa. Belum melakukan pembahasan mengenai rencana politik.

"Kunjungan silaturahmi keluarga karena saya masih panggil paman ke beliau ini (Ustadz Maliki)," kata Iqbal, saat ditemui TribunLombok.com.

Kunjungan ke Ponpes Addinul Qoyyim untuk meneruskan silaturahmi, kepada kerabat mendiang ayahnya.

Di singgung soal ada tiga partai politik yang menggodanya, Iqbal tegas mengatakan belum ada pembahasan Pilkada.

"Pileg saja belum, setelah Pileg baru ada pembicaraan mengenai Pilkada," jawab Iqbal sembari tersenyum.

Diakui Iqbal lima tahun lalu sempat ada tokoh dari NTB yang memintanya maju menjadi Gubernur NTB, namun saat itu Iqbal baru saja menduduki jabatan Dubes Indonesia untuk Turki.

Sehingga permintaan tersebut diabaikannya, apalagi kalau itu Menteri Luar Negeri tidak memberikan izin untuk mundur sebagai Dubes.

(*)