Berita Lombok Timur

Capaian PAD Dinas Pertanian Lombok Timur Minim, Sekda Minta Maksimalkan Sewa Alsintan

Dinas Pertanian Lombok Timur kini dihadapkan persoalan sumbangan dari pengusaha tembakau yang terhambat

TRIBUNLOMBOK.COM/AHMAD WAWAN SUGANDIKA
Sekda Lombok Timur H M Juaini Taofik. Dinas Pertanian Lombok Timur kini dihadapkan persoalan sumbangan dari pengusaha tembakau yang terhambat. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Dinas Pertanian Lombok Timur didorong memanfaatkan Taxi Alsintan atau sewa pakai alat dan mesin pertanian (Alsintan) untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dinas Pertanian diberi target PAD sebesar Rp 2,5 miliar tahun 2023 ini namun capaiannya masih minim

Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, HM. Juaini Taofik mengatakan, Dinas Pertanian harusnya bisa memaksimalkan pendapatan PAD melalui dua sumber utama yang dimilikinya.

"Yang pertama sumbangan pihak ketiga dari pengusaha tembakau, dan yang satunya dari taxi alsintan," ucap Juaini menjawab TribunLombok.com, Selasa (5/9/2023).

Baca juga: Tersangka Korupsi Alsintan Lombok Timur Buka Suara, Bongkar Keterlibatan Oknum Aktivis

Namun diakuinya saat ini Dinas Pertanian sendiri dihadapkan persoalan sumbangan dari pengusaha tembakau yang terhambat.

Alasannya para pengusaha tembakau ini siap memberikan sumbangan saat waktu final panen tembakau.

"Saya diberikan alasan, dan alasannya rasional, rata rata pengusaha tembakau ini nanti nyumbang setelah final tembakau, katanya, tapi saya tekankan pada pak kadis jangan lalai," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, Dinas Pertanian juga punya taxi alsintan yang harus dioptimalkan.

Di dalamnya terdapat beragam alat seperti traktor dan juga pengering, yang merupakan aset yang dimiliki Pemda.

Baca juga: Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur Ajak Masyarakat Cegah Dehidrasi di Musim Kemarau

Alat tersebut selama ini didayagunakan kelompok petani kita, selanjutnya keberadaan alat itu akan coba di sewakan.

"Itu (Alsintan) nanti disewakan kepada petani dan itu berapa sewanya tentu berdasarkan kesepakatan, selama masuk PAD tidak masalah," ungkapnya.

Dijelaskannya, model penyewaan tersebut menguntungkan dan tidak ada masalah yang akan dihadapi di kemudian hari, ketimbang alat-alat tersebut disalahgunakan.

"Kemungkinan kita bisa menarik di angka 2,5 miliar, angka itu yang kita mau coba dapat jawaban, hingga kita kejar terus kepada teman OPD yang mau menyambut angka itu," tutupnya.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved