Pemerintah Buka Opsi Impor Beras Lagi untuk Persediaan Hadapi El Nino

Jika ditemukan ketersediaan pangan tidak mencukupi, Tito meminta kepala daerah untuk mengambil langkah antisipasi dengan melakukan kerjasama dengan daerah yang surplus.

“Terutama daerah defisit, jangan kepala daerah, forkompimda, satgas pangan diam saja, begitu ada kelangkaan, harga naik, bingung,” tegasnya.

Adapun dalam mengantisipasi ketersediaan beras di daerah telah disusun strategi, di antaranya monitoring daerah produksi beras yang mengalami kekurangan air.

Kemudian monitoring dan pemetaan daerah yang defisit stok beras yang menyebabkan terjadi kenaikan harga. Selanjutnya dilakukan intervensi terhadap daerah yang mengalami dua kondisi tersebut.

Tito juga meminta telah menugaskan tim dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pengecekan daerah-daerah rawan kekeringan.

Ia juga meminta bantuan Badan Pangan Nasional dan BPS untuk ikut mengecek bagaimana ketersediaan air di tiap wilayah. Pasalnya berdasarkan data BMKG terdapat potensi kekeringan di sejumlah daerah, utamanya di Jawa, Sebagian Sumatra, Kalimantan, NTT dan Sulawesi.

“Saya sudah tugaskan tim Kemendagri, mohon bantuan BPS dan Badan Pangan untuk cek betul daerah mana saja yang betul-betul alami kekurangan air. Perlu ada menyetok air bendungan, waduk, embung, irigasi, sungai atau sumber air yang masih ada. Kita harus antisipasi betul pasokan air,” ungkapnya.

Kebijakan Kurang Tepat
Pemerintah berencana melakukan impor beras lagi dalam rangka memitigasi dampak el nino atau kemarau ekstrem.

Merespons hal ini, Ketua Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Qomarun Najmi menilai bahwa pelaksanaan impor beras kurang tepat lantaran produksi beras masih cukup.

Ia katakan kaitannya dengan El Nino, petani sendiri telah melakukan mitigasi dengan percepatan tanam. alhasil beberapa daerah pada bulan Agustus dan September ini akan panen raya musim kedua.

"Untuk di Jateng sendiri bulan ini dan awal bulan besOk sudah mulai panen," kata Qomarun pada Kontan.co.id, Kamis (10/8/2023).

Alih-alih melakukan impor, menurutnya, yang perlu dilakukan adalah perbaikan harga di tingkat petani. Ia mengakui bahwa petani saat ini memang tidak banyak yang menjual berasnya ke Bulog karena harganya tidak bersaing dengan harga pasar.

"Sekarang ini harga pasar masih di atas harga yang ditentukan Bulog, sehingga serapan Bulog jadi kurang optimal untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP), karena CBP kurang ini yang jadi alasan rencana impor," jelas Qomarun.

Selain harga, menurutnya, yang tidak kalah penting adalah program peningkatan produksi dalam jangka panjang. Misalnya, dengan pelatihan penerapan pertanian agroekologi yang serius. "Program ini juga bisa menjadi solusi masalah penurunan kualitas tanah," tutur Qomarun. (*)