Hadapi Ancaman Krisis Pangan, BPS NTB Terjunkan Tim Survei Petani Selama Dua Bulan

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Jimmy Sucipto

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut negara-negara di dunia akan mengalami krisis pangan.

Indonesia pun berpotensi menghadapi krisis pangan tahun ini.

Sebagai salah satu provinsi sumber pangan nasional, Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat perhatian khusus dari Presiden RI Joko Widodo.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat, Wahyudin menjelaskan, pihaknya segera mengumpulkan informasi statistik di bidang pertanian.

"Bidang pertanian kita (NTB) sangat strategis, kita butuh data strategis," ujar Wahyudin di Hotel Prime Park Mataram, Senin (29/5/2023).

Dikatakannya, BPS NTB akan menerjunkan sejumlah petugas survei untuk mengumpulkan data sensus petani di Provinsi NTB.

Petugas itu, jelas Wahyudin, sudah diwanti-wanti untuk mengambil data yang sebenar-benarnya agar rekomendasi keputusan dari pemerintah tepat sasaran.

Adapun rincian data yang akan dikumpulkan oleh petugas yakni semua sektor pertanian.

Semisal tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan kelautan, kehutanan, jasa pertanian dan perkebunan.

Data itu akan dikumpulkan dari perorangan atau sektor rumah tangga, kelompok tani maupun perusahaan atau badan usaha.

Menurut Wahyudin, data sensus tani dikumpulkan selama dua bulan, sejak tanggal 1 Juni 2023 hingga 31 Juli 2023.

"Kami berharap mereka sudah langsung turun pada tanggal 1 Juni," ucap Wahyudin.

Dia menambahkan, sebanyak 4.447 tenaga survei yang diterjunkan dibentuk dari unsur masyarakat dengan lulusan minimal SMA.

Mereka pun berasal dari wilayah masing-masing yang akan disurvei.

Wahyudin mengatakan, BPS NTB sengaja mengambil tim survei lulusan SMA yang tidak berpengalaman agar ada regenerasi tenaga survei.

"Tenaga survei ini bisa bekerja antar desa. Satu orang tenaga survei nantinya berpotensi mensurvei 200-250 usaha," cetusnya.

BPS NTB optimistis mampu menyampaikan data survei petani di NTB secara publik jelang akhir tahun 2023 mendatang. (*)