Kontraktor Hendak Segel Mobil Dinas Gubernur NTB Buntut Protes Utang Proyek Belum Dibayar

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Sejumlah kontraktor di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyambangi Pendopo Gubernur NTB Zulkieflimansyah pada Rabu (3/5/2023) untuk menggembok dan memasangi police line mobil dinas.

Ahmad Amrullah bersama Rahmatullah Jayadi tiba di Pendopo Gubernur NTB sekira pukul 11.05 Wita lengkap membawa gembok dan police line.

Setibanya di Pendopo Gubernur NTB, Ahmad Amrullah bersama rekannya kemudian mencari mobil dinas milik Gubernur NTB. Namun sayang, mobil yang dimaksud tak ada di tempat.

Setelah tak menemukan mobil dinas Gubernur NTB, mereka kemudian menyambangi Kantor (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).

Namun, di Kantor BPKAD mereka juga tidak menemukan Kepala BPKAD Samsul Rizal.

Baca juga: Penjelasan Gubernur NTB Zulkifliemansyah Soal Protes Kontraktor yang Tagih Pembayaran Utang Proyek

"Saya tadi di Pendopo, saya mau gembok dan segel mobil dinas Gubernur. Giliran proyek selesai dan belum dia bayar, kok kontraktor saja yang disalahkan. Sekarang kita bereaksi," kata Amrullah.

Kedatangan mereka alasannya karena geram lantaran sudah jenuh pada janji Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang tak kunjung membayar utang proyek kepada para kontraktor di NTB.

"Event-event internasional saja yang diurus, tapi soal kewajiban membayar utang ke kontraktor ini diam. Gubernur seharusnya mengayomi rakyat, jangan zalim. Fokus bayar utang saja. Saya mau gembol mobil dinas, ini kan dari pakak rakyat juga, hak kita," imbuhnya.

Amrullah menceritakan, pihaknya bersama sejumlah kontraktor beberapa waktu yang lalu telah mengingatkan Gubernur NTB agar memprioritaskan untuk membayar utang kepada para kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan.

Namun, hingga hari ini, Amrullah mengaku belum ada kepastian yang diberikan Pemprov NTB kepada para kontraktor.

"Pemprov NTB ini terlalu banyak utang, banyak janji, dan kontraktor saja yang dizalimi. Saya mau gembok mobilnya, biar dia diam menyelesaikan utang. Saya mau menegakkan keadilan," ujarnya.

Ia pun menyayangkan sikap pemprov NTB yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan kontraktor.

Hal itu, kata Amrullah, membuat kontraktor di NTB berang. Seharusnya, pihaknya menilai pemprov NTB fokus saja untuk menyelesaikan utang dan berkomentar yang menyejukkan.

Ia pun menantang pemprov NTB untuk mendatangi Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai pihak ketiga agar jelas duduk perkaranya.

"Kita sudah kerja sesuai proses, silakan dicek. Dari perencanaan, kami sudah ikuti aturan. Kami tidak kerja asal-asalan, sesuai prosedur. Mari kita ke APH, supaya clear. Supaya jelas benar dan salahnya. Kita kerja dengan kontrak dan perjanjian, ndak bisa kita saja yang disalahkan," ujarnya.

Amrullah menjelaskan, dirinya tidak hanya mengerjakan paket yang sumbernya dari DPRD NTB, tetapi jika direktif milik Gubernur.

Ia menegaskan, Gubernur NTB jangan berusaha menutup mata dan melempar persoalan ini menjadi hanya milik satu lembaga saja.

Ahmad Amrullah menekankan, jika dalam waktu dekat pemprov NTB tidak segera membayar utang, maka pihaknya memastikan akan melakukan hal-hal lain lebih kongkret.

Penjelasan Gubernur NTB Zulkifliemansyah

Zulkieflimansyah memberi penjelasan mengenai tuntutan para kontraktor dimaksud.

"Pemprov NTB berkomitmen melunasi utang kontraktor yang ada di NTB. Beberapa bahkan sudah ada yang kita lunasi," kata Zulkieflimansyah, Rabu (3/5/2023)  kepada TribunLombok.com.

Namun, Bang Zul sapaan akrabnya, mengimbau kepada kontraktor agar pelunasan biaya konstruksi di NTB dilakukan secara bertahap.

"Akan kita selesaikan, tetapi harus disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah, InsyaAllah di bulan Juni atau Juli mendatang akan kita selesaikan," cetus Bang Zul.

Bang Zul juga meminta para kontraktor yang belum dibayar utangnya untuk tidak langsung menghadap ke Pemprov NTB melainkan mendatangi pihak penyedia proyek.

"Silahkan datangi orang yang memberikan pekerjaan. Komunikasikan ke orang tersebut atau dinas yang bersangkutan agar jelas duduk permasalahannya dan bisa kita selesaikan," ucap Bang Zul.

Bang Zul menilai, seluruh pemerintahan di Indonesia juga mengalami hal yang sama seperti Provinsi NTB soal keterlambatan pembayaran proyek akibat refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

"Kita tidak ada yang menyangka kalau Covid-19 datang, sehingga anggaran yang tadinya untuk pembangunan harus dibayarkan untuk menyelamatkan jiwa orang," tutur Zulkieflimansyah.

"Tapi kami yakin akan menyelesaikan permasalahan ini dengan bertahap," tandas Bang Zul.

(*)