UU Perampasan Aset Tak Kunjung Disahkan, DPRD Lombok Tengah: Ada Kepentingan Politik Masing-masing

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah memastikan dukungan terhadap pengesahan UU Perampasan Aset.

Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah Supli mengatakan, DPR RI perlu segera kompak menanggapi pengajuan RUU tersebut.

"Fraksi PKS DPR RI dari kami sudah siap mendukung. Tapi inikan persoalan di DPR RI itu karena adanya persoalan kepentingan politik masing-masing," terang Supli Selasa, (11/4/2023) di kantor DPRD Lombok Tengah.

Menurut Supli, terkait koruptor yang dimiskinkan, pemerintah terlalu ribet.

Baca juga: Dispar Lombok Tengah Targetkan Desa Setanggor Tembus 10 Besar ADWI 2023

Ia menilai hal yang perlu dilakukan yaitu pembuktian terbalik, gajinya tinggal dihitung.

Jika kemudian yang bersangkutan tidak mampu menjelaskan darimana pertambahan harta kekayaan, maka tinggal dilakukan perampasan.

"UU Perampasan Aset ini sangat penting karena misalkan ketika jadi bupati atau gubernur tiba-tiba punya hotel dan villa yang harganya 5-10 Miliar maka patut dicurigai darimana asalnya. Misalnya ada," terang H Supli.

Terkait laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), Supli mengaku selama ini tidak pernah ditindaklanjuti.

Baca juga: Keluarga Renovasi Rumah untuk Menyambut Bebasnya Anas Urbaningrum

Jika dilakukan melalui LHKPN maka bisa pula dilakukan untuk menjerat koruptor.

"Banyak peluang untuk itu (koruptor dimiskinkan). Ini kasat mata aja kita lihat. Gajinya sekian tapi kok punya aset ini itu. Tinggal dibuktikan saja. Jika tidak ada itu maka patut diduga dia memang melakukan tindak pidana korupsi," pungkas Supli.

Bergabung dengan Grup Telegram TribunLombok.com untuk update informasi terkini: https://t.me/tribunlombok.