Dewan Mengeluh Diserang Rakyat Setelah Rapat dengan Mahfud MD Bahas Rp 349 Triliun

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - DPR RI mengeluh, justru diserang masyarakat karena membantu membongkar dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp 349 triliun di lingkungan Kemenkeu RI.

Dewan diserang setelah rapat dengar pendapat (RDP) bersama Menko Polhukam Mahfud MD membahas dugaan TPPU Rp 349 triliun pada Rabu (29/3/2023).

Baca juga: Mahfud MD Bentuk Satgas Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, banyak yang menyerang lembaga legislatif lantaran pertanyaan yang diajukan kepada Mahfud MD.

Pertanyaan yang diajukan dianggap mempertentangkan dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Bahkan, kata dia, lembaga legislatif pun bakal belajar dengan awak media untuk memberikan pertanyaan yang tepat.

Apalagi, Mahfud bakal menggelar rapat bersama Komisi III DPR lagi pada Selasa (11/4/2023) ini.

"Saya mau nanya bagaimana model pertanyaannya. Kalau soal DPR mohon maaf ya, sebelum kita di sini sudah berbelas tahun memang apapun yang kita lakukan mudah sekali untuk diserang. Dan kalau dipertentangkan DPR dengan siapapun, pasti DPR ngga dipercaya. Itulah yang kita sedang lakukan upaya pembenahan," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (10/4/2023).

Politikus Gerindra ini membantah anggota DPR mempertentangkan pernyataan Mahfud MD. Dia bilang, lembaga legislatif memiliki sikap yang sama untuk membongkar dugaan TPPU Rp 349 triliun tersebut.

"Saya pikir semua semangatnya sama ingin membongkar soal angka Rp 349 triliun itu dan tindaklanjutnya seperti apa. Ada ngga teman-teman satu orang pun anggota komisi III yang tidak menginginkan tindak lanjut? Makanya kita kan bingung," jelasnya.

Namun begitu, kata dia, lembaga legislator terbuka untuk dikritik jika memiliki kesalahan. Sebaliknya, pihaknya pun tak masalah jika nantinya seluruh data dugaan TPPU itu bakal dibuka di hadapan publik.

Menko Polhukam Lebih Dipercaya

Dominan masyarakat Indonesia lebih berpihak pada pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD dibandingkan Komisi III DPR RI perihal isu aliran dana tidak wajar senilai sekitar Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan RI.

Data itu hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang disampaikan langsung Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan.

Dalam surveinya, LSI membuka simulasi pertanyaan kepada respondennya yakni perihal adanya pernyataan anggota DPR terhadap sikap Mahfud MD yang membocorkan isu aliran dana tidak wajar itu.

Djayadi menjelaskan, isi pertanyaannya yang berangkat dari pernyataan anggota DPR yang menyebut, 'seharusnya Pak Mahfud tidak menyampaikan informasi aliran dana itu kepada publik karena itu terancam hukuman 4 tahun'.

"Kami tanyakan kepada publik, (hasilnya) 58,5 persen masyarakat itu menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut, ada 27 persen yang menyatakan setuju bahwa seharusnya Pak Mahfud MD tidak membocorkan informasi tersebut kepada publik," kata Djayadi dalam paparannya yang disampaikan secara daring, Minggu (9/3/2023).

Dari hasil surveinya itu, Djayadi mengungkapkan, dominan masyarakat lebih mengamini sikap Mahfud MD. "Jadi dalam konteks ini tampaknya masyarakat lebih kepada posisi Pak Mahfud dibanding anggota DPR," ucap dia.

Tak cukup di situ, pada simulasi pertanyaan lain, dominan masyarakat kembali lebih percaya pada sikap Mahfud saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI.

Saat rapat itu, kata Djayadi, sekitar 44 persen respondennya mengaku mengikuti rapat melalui tayanganan media dan streaming hingga selesai. Di antara yang mengikuti rapat itu, ditanyakan mana yang mereka lebih percaya.

Hasilnya, dominan respondennya kembali menyatakan lebih percaya kepada Mahfud dan hanya 3,6 persen yang percaya kepada DPR.

"Mayoritas masyarakat menyatakan lebih percaya kepada Pak Mahfud (63,3 persen) yang percaya kepada DPR 3,6 persen yang percaya kepada keduanya 16,5 persen," ucap Djayadi.

"Jadi lagi-lagi tampaknya publik lebih cocok sikap atau posisi Pak Mahfud dalam hal ini, soal aliran dana tidak wajar Rp 300 triliun lebih di Kemenkeu," tukasnya.

Survei LSI ini dilakukan pada periode 31 Maret-4 April 2023. Target populasi survei ini adalah WNI yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone, sekitar 83 persen dari total populasi nasional.

Margin of error (MoE) dari survei diperkirakan sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling. (tribun network)