BEM Univeristas 45 Mataram: Mahasiswa Harus Hadir Mengawasi Kebijakan Publik

Pertama cara teknokratis yakni perencanaan dari pihak eksekutif, dan kedua cara politis yakni penyerapan aspirasi oleh legislatif.

"Dalam perencanaan kebijakan itu pemerintah melibatkan seluruh unsur terkait,  perwakilan komunitas masyarakat menyampaikan kepada pemerintah apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhannya. Baik lewat eksekutif maupun legislatif," katanya.

Dalam proses perencanaan itu mahasiswa bisa ikut terlibat langsung, di sana diharapkan mahasiswa menyampaikan aspirasinya, saran dan kritiknya. Sehingga kebijakan publik yang akan diambil pemerintah bisa mencapai tujuannya.

"DPRD kota Mataram membuka jalan untuk mahasiswa untuk mengkritisi kebijakan Publik. Karena sempurnanya kebijakan itu di lahirkan dari sikap kritis dan saran dari penerima kebijakan. Nah mahasiswa bisa mengambil peran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari kebijakan publik itu sendiri," serunya.

Sementara itu, Ketua BEM Fisipol Universitas 45 Mataram, M Tohir Jaelani dalam pemaparannya menyampaikan bahwa mahasiswa sebagai agen of control diharapkan tidak hanya menyampaikan kritikan semata terhadap kebijakan yang sudah diambil pemerintah.

Tapi bagaimana mahasiswa juga bisa ikut serta mulai dari perencanaannya.

"Kami mengajak semua ketua BEM se kota Mataram, dan mahasiswa sebagai agen of control untuk mengkawal kebijakan publik pemerintah daerah di NTB ini mulai dari proses perencanaannya, sampai mengawasi pelaksanaannya. Memastikan bahwa kebijakan itu sampai ke masyarakat," pungkasnya.

Bergabung dengan Grup Telegram TribunLombok.com untuk update informasi terkini: https://t.me/tribunlombok.