Apdesi Minta 10 Persen APBN Dialokasikan untuk Dana Desa, Menko Luhut: Belum Dibicarakan

TRIBUNLOMBOK.COM - Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya menyampaikan permintaan 10 persen APBN untuk Dana Desa (DD).

“Jadi, 10 persen ke depan harga mati dana desa dari APBN. Setuju?” ujarnya saat HUT ke-9 UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Minggu (19/3/2023).

Apdesi juga mendorong agar pemerintah membuat peringatan hari desa sesuai dengan ditetapkannya UU Desa pada 15 Februari 2014.

Surta menyebut bahwa dalam prosesnya, pembentukan UU Desa tersebut melewati proses panjang dan tak mudah, sehingga kehadiran aturan tersebut perlu dijadikan sebuah momentum.

“Sejak Undang-Undang Tahun 2014, kita berdarah-darah, berjuang desa bisa menajdi berdaulat. Alhamdulillah ditantandatangani 15 Februari 2014. Oleh karena itu, mohon pemerintah agar benar-benar hari desa harus ada,” katanya.

Kemudian yang ketiga, Apdesi juga meminta kepada Ketua MPR agar tetap mendorong pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Baca juga: Apdesi Minta Kepala Desa Bisa 3 Periode Selain Masa Jabatan 9 Tahun

Sebab kata dia, ada ada 7.000 kepala desa yang akan habis masa jabatannya pada tahun ini.

“Saya minta kepada Ketua MPR bahwa bagaimana pun perpanjangan kades 7.000 kades yang masa jabatan habis, Pilkades harus tetap dilaksanakan,” tuturnya.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) belum menyetujui 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dana desa.

Saat ditemui awak media usai acara, Luhut mengungkapkan bahwa permintaan 10 persen APBN itu baru akan dibicarakan bersama para kepala desa.

"Saya kira biar dibicarain lah sama teman-teman semua ya," ujarnya pada Minggu (19/3/2023) saat ditanya mengenai 10 persen APBN untuk dana desa.

Sementara dalam sambutannya sebagai dewan penasihat, Luhut malah menyinggung nominal yang selama ini telah dikucurkan untuk dana desa.

"Selama delapan tahun terakhir ini Presiden Jokowi telah mengucurkan hampir 500 triliun di seluruh pedesaan," ujarnya.

Dari total itu, menurut Luhut, setiap desa berpeluang mendapatkan dana Rp 1 miliar.

Dana itu disebutnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan perputaran ekonomi di desa.

"Uang itu berputar Rp 1 miliar rata-rata di pedesaan, membuat ekonomi itu jalan. Kalian memainkan peran itu," ujarnya.

Luhut yang juga hadir sebagai Ketua Dewan Penasihat Apdesi itu menekankan agar para kepala desa fokus pada pembangunan ekonomi dan pendidikan.

"Saya minta kepala desa bantu yang konkret jangan Anda berpolitik praktis. Dua ini (program ekonomi dan pendidikan) laksanakan,” ucap Luhut.

Program ekonomi yang dimaksud adalah pembangunan desa menggunakan Dana Desa.

Pemerintah pusat, lanjut Luhut, setiap tahun telah menggelontorkan rata-rata Rp 1 miliar Dana Desa untuk setiap desa.

Sementara program pendidikan yang dimaksud adalah pelatihan matematika metode Gasing (gampang, asyik dan menyenangkan) untuk murid SD/SMP di seluruh Indonesia.

Luhut mengatakan, program ini diinisiasi oleh dirinya bersama Mendagri Tito Karnavian dan Kemendikbudristek.

“Saya minta kalian bantu ini," kata Luhut.

Baca juga: Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Provinsi NTB Capai 94,52 Persen Per 30 November 2022

Lebih jauh purnawirawan TNI ini menilai bahwa kehadiran kepala desa dan kehadiran Dana Desa merupakan salah satu kunci stabilitas ekonomi Indonesia saat pandemi Covid-19 mewabah.

Ia pun berharap para kepala desa terus bekerja keras memberdayakan ekonomi masyarakat desa.

"Anda memainkan peran luar biasa, dan saya harap peran ini terus dibawa ke depan. Jangan dibawa kepada perbedaan-perbedaan, tetapi belajarlah satu bahwa Anda dari 74 ribu desa lebih di seluruh Indonesia memiliki peran yang lebih," tutur Luhut.

(Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kepala Desa Minta 10 Persen APBN untuk Dana Desa, Luhut Binsar Panjaitan Sebut Belum Ada Pembicaraan dan judul Menko Luhut Ingatkan Kepala Desa Agar Tak Terlibat Politik Praktis