Keluh Kesah Kontraktor di NTB Garap Proyek APBD, Singgung Sistem Pembayaran Cicil Sejak Tahun 2020

Sejak tahun 2020 silam, proyek pengerjaan fisik yang diperoleh dari program APBD NTB selalu telat dibayar

Penulis: Lalu Helmi | Editor: Wahyu Widiyantoro
ISTIMEWA
Wakil Ketua Kadin Lombok Timur Rahmatullah Jayadi, Senin (27/2/2023). Sejak tahun 2020 silam, proyek pengerjaan fisik yang diperoleh dari program APBD NTB selalu telat dibayar. 

Ia pun saat ini merasa lebih khawatir. Pasalnya, masa kepemimpinan Zul-Rohmi akan berakhir pada 19 September 2023 mendatang.

"Ini kan akhir masa jabatan, jangan sampai habis masa jabatan kami belum dibayar. Ini urgent. Pertanyaan saya, apa jaminan dari penjabat nanti mau membayar kami?", tukasnya.

Pihaknya pun memastikan akan terus melakukan upaya-upaya kongkret hingga Pemprov NTB melakukan pembayaran kepada para rekanan.

Lebih jauh, Rahmatullah Jayadi meminta kepada asosiasi badan usaha maupun pekerja, untuk lantang bersuara perihal nasib kontraktor di NTB.

"Mari sama-sama, kasian saudara-saudara kita, ada yang jual rumahnya, ada yang cerai dengan istrinya, dikejar sama hutang, ndak berani pulang ke rumah, ditelpon setiap hari oleh pihak bank," tegasnya.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved