Realisasi Bendungan Mujur di Lombok Tengah Dapat Percepat Program Food Estate NTB

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2 Pulau Lombok H Bambang Kristiono (HBK) menjadi tokoh yang sangat konsisten dalam mendorong perwujudan program food estate di NTB.

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, Food Estate adalah jalan terbaik untuk menyelamatkan sumber pangan di masa depan.

“Pemerintah daerah memang harus terus didorong untuk mulai mempertimbangkan gagasan mengembangkan Food Estate secara masif dan konsepsional. Apalagi di tengah terus terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang mulai menghawatirkan,” kata HBK, Minggu (16/1/2023) kemarin.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini memang dikenal sangat memperhatikan keberlanjutan sektor pertanian di Prov. NTB.

Itu sebabnya, HBK terus membuat terobosan setelah dilantik menjadi anggota DPR RI untuk membantu para petani di Pulau Seribu Masjid.

Baca juga: Bantah Ada Politisasi, Proyek Dam Mujur yang Terhenti 40 Tahun untuk Sejahterakan Petani di Lombok

HBK dengan intens mengirimkan paket bantuan berupa traktor, pompa air, bibit tanaman, hingga pupuk untuk para petani yang berada di lima Kab/Kota di Pulau Lombok.

HBK juga tercatat sebagai tokoh yang kini berdiri di garis yang paling depan untuk mewujudkan pembangunan DAM Mujur yang sudah diimpikan masyarakat Lombok Tengah selama empat dekade terakhir.

Hanya saja, kata HBK, berbagai program bantuan sektor pertanian yang diinisiasinya tersebut, tetaplah bukan solusi permanen.

Karena itu, Food Estate atau program lumbung pangan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk ketahanan dan kemandirian pangan.

"Saya membayangkan apabila DAM Mujur ini berhasil dibangun, ada enam ribu hektare lebih lahan pertanian bisa panen tiga kali dalam setahun. Kemudian ada sekitar enam ratus hektare lahan di seputaran DAM, yang value atau nilainya akan meningkat hingga seribu persen dalam kurun waktu tiga sampai lima tahun setelah DAM selesai dibangun," katanya.

"Lihat saja tanah di sekitaran DAM Meninting sekarang, tidak ada lagi tanah dengan harga lima belas juta rupiah per are. Artinya, akan ada kenaikan penghasilan serta nilai aset milik petani yang signifikan", imbuh HBK penuh optimisme.

HBK juga menegaskan, bahwa laju degradasi lahan pertanian yang tinggi memang harus membuat para pemangku kepentingan patut risau.

Bahkan, laju alih fungsi lahan pertanian tersebut, pada saat ini telah menjadi perhatian utama negara. Mengingat tiap tahun bisa mencapai lebih dari 150.000 hektare.