Bupati Sukiman Keluhkan Respons Pimpinan Terhadap Kebutuhan Masyarakat di Lombok Timur 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Bupati Lombok Timur H M Sukiman Azmy mengundang seluruh pejabat eselon II dan kepala bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Bupati, pada rapat yang berlangsung di Rupatama 1 Kantor Bupati pada, Jumat (13/1/2023) memberikan sejumlah poin penekanan kepada para pembantunya itu.

Pada Rapat tersebut, yang menjadi sorotan utama bupati adalah terjalinnya komunikasi dan koordinasi dalam upaya menjawab dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur.

Bupati pada kesempatan tersebut mengeluhkan belum optimalnya respons pimpinan OPD terhadap kebutuhan masyarakat. 

Baca juga: Sukiman Azmy Siap Gantikan Rohmi Pimpin NasDem dan Menangkan Anies Baswedan di Pilpres

Bupati menilai pelayanan yang diberikan OPD belum memuaskan.

"Hal tersebut bisa dilihat dari rendahnya inovasi dan kreasi untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat," ucap Bupati.

Bupati berharap seluruh pimpinan OPD tidak terjebak rutinitas.

Untuk itu, bupati meminta OPD tanggap terhadap berbagai persoalan, utamanya yang langsung dihadapi masyarakat.

Baca juga: Bupati Lombok Timur Tentukan Nasib Honorer Pada 2023 Mendatang Lewat Skema PPPK

Dicontohkannya, persoalan galian c yang memiliki banyak dampak namun tidak kunjung tuntas.

Karena itu ia mengarahkan untuk melaksanakan sejumlah operasi penertiban.

"Operasi penertiban yang akan dilakukan tidak hanya terkait penertiban galian c, melainkan juga penertiban bantaran sungai, termasuk pula penertiban aset," tuturnya.

Bupati mengingatkan agar penertiban dilakukan sesuai prosedur dengan terlebih dahulu memberikan peringatan yang diikuti prosedur lainnya.

Terkait aset, Bupati Sukiman juga menyayangkan lemahnya sikap dan pengelolaan aset.

"Bahkan terhadap aset yang telah bebas dari masalah hukum, Pemda melakukan pembiaran," ungkaonya.

Padahal ketika dikelola dengan optimal maka pemda akan mendapatkan hasil yang dapat menambah kas daerah.

"Sejauh ini masih ada aset yang dikelola masyarakat dan tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah," katanya.

Bupati, pada kesempatan itu juga mengingatkan pelaksanaan APBD 2023 yang berdampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat.

Ia meminta agar berbagai pekerjaan fisik sudah dapat dikerjakan dalam waktu dekat.

"Jangan sampai Juni/Juli baru mulai. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan terlebih dahulu, jangan menunggu akhir tahun," demikian Bupati. 

Bergabung dengan Grup Telegram TribunLombok.com untuk update informasi terkini: https://t.me/tribunlombok.