Berita Lombok Timur

Lombok Timur Bakal Pakai Rp 2,2 Triliun Dana Transfer Pemerintah Pusat untuk Bangun 4 Sektor Ini

DIPA Lombok Timur 2023 yang terbagi dalam Dana Alokasi Umum (DAU), DAK, dan Dana Desa (DD) ini akan terfokus pada empat sektor pembangunan

TRIBUNLOMBOK.COM/AHMAD WAWAN SUGANDIKA
Sekertaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik. DIPA Lombok Timur 2023 yang terbagi dalam Dana Alokasi Umum (DAU), DAK, dan Dana Desa (DD) ini akan terfokus pada empat sektor pembangunan. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp2,23 triliun.

DIPA Lombok Timur 2023 yang terbagi dalam Dana Alokasi Umum (DAU), DAK, dan Dana Desa (DD) ini akan terfokus pada empat sektor pembangunan.

Hal ini di sampaikan langsung Sekertaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik saat ditemui TribunLombok.com di ruangannya, Jumat (30/21/2022).

"Terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) tentu sudah pasti sesua dengan yang sudah final, tahun ini DAK tidak ada untuk bina marga, yang ada itu di sektor pendidikan, kesehatan, dan cipta karya, dan juga ada di BKKBN," ucap Taofik.

Baca juga: Rp16,23 Triliun Dana Transfer untuk Pemda se-NTB Tahun 2023, Berikut Rincian Tiap Daerah

Taofik menerangkan, APBD Lombok Timur Tahun 2023 sebesar Rp2,91 triliun yang di dalamnya termasuk DIPA sebesar Rp2,23 triliun.

"Tiga kompinen itulah yang nilainya sebesar Rp2,23 triliun yang tertuang dalam DIPA 2023," terangnya.

Sekda, pengelolaan DAU saat ini sedang dalam proses pembicaraan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Lombok Timur mengingat adanya perbedaan DAU 2022 dengan DAU 2023 mendatang.

"Apa bedanyan DAU dulu dan sekarang, kalau sekarang ada Rp325 miliar merupakan DAU yang dipandu oleh pusat dan kita sudah menerima surat dari menteri keuangan terkait itu," jelasnya.

Intinya, kata dia, DAU 2023 akan terfokus untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan dan pendidikan.

Termasuk aspirasi DPRD pun saat ini hampir dua pertiga di sektor pendidikan dan kesehatan.

Selebihnya nanti akan digunakan untuk membayar BPJS masyarakat.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan Universal Health Coverage (UHC) di Lombok Timur

"Karena saat ini kita di Lombok Timur berada pada posisi 88 persen. Kita masih sisa 12 persen yang menjadi PR kedepannya," katanya.

Taofik menyinggung terkait pembangunan di Kabupaten Lombok Timur.

Baca juga: Cara Warga Sajang Sembalun Budidaya Vanili: Raup Manfaat Ekonomi Hingga Wisata Edukasi Emas Hijau

Halaman
12
Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved