Berita Viral

Viral Bupati Meranti Marah dan Sebut Kemenkeu Iblis Setan, Begini Nasib Muhammad Adil Sekarang

Bupati Meranti Muhammad Adil jadi sorotan setelah sampaikan kritik kepada Kementerian Keuangan dan menyebut anak buah Sri Mulyani iblis dan setan.

Editor: Irsan Yamananda
Istimewa via TribunPekanbaru
Bupati Kepulauan Meranti M Adil saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, Kamis (8/12/2022) lalu. Bupati Meranti Muhammad Adil jadi sorotan setelah sampaikan kritik kepada Kementerian Keuangan dan menyebut anak buah Sri Mulyani iblis dan setan. 

TRIBUNLOMBOK.COM - Nama Muhammad Adil tengah menjadi sorotan warganet dan viral di media sosial.

Pria yang menjabat sebagai Bupati Meranti, Riau itu menjadi sorotan setelah menyampaikan kritik kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Bupati Meranti Muhammad Adil menyebut jajaran Kemenkeu berisi iblis atau setan dalam kritikan yang dimaksud.

Hal itu terjadi saat dirinya menghadiri Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru pada pekan lalu.

Rakornas itu juga dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu Luky Alfirman.

Bupati Meranti marah karena menilai pembagian DBH minyak tidak adil.

Momen marahnya Bupati Meranti itu terekam kamera dan videonya pun viral di media sosial.

Kini, makian Bupati Meranti tersebut berbuntut panjang.

Pasalnya, ia dipanggil oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (12/12/2022).

Pemanggilan tersebut sebagai tindak lanjut atas perernyataan Bupati Adil tersebut.

Dilansir siaran pers Kemendagri, Bupati Adil tiba di Kantor Kemendagri sekitar pukul 10.30 WIB.

Kedatangan Adil diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan itu, Suhajar didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni.

Suhajar kemudian memberikan nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi.

Ia menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik.

Baca juga: PDIP Nusa Tenggara Barat Calonkan Raden Nuna Abriadi di Pilkada Lombok Utara 2024

Sebagai pejabat publik, kata dia, harusnya Adil memberikan teladan bagi masyarakat.

“Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” tutur Suhajar usai pertemuannya dengan Adil seperti dikutip dari Kompas.

Suhajar menegaskan, Kemendagri tidak akan membiarkan adanya kepala daerah yang bersikap arogan.

Kepala daerah, menurutnya, harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur, sekalipun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain.

Kemendagri tidak segan-segan menegur kepala daerah yang bertindak di luar etika yang semestinya dimiliki oleh seorang pejabat publik.

“Sangat tidak dibenarkan sikap berkata kasar. Kemendagri sangat prihatin dan memperingatkan kepada seluruh kepala daerah agar tidak meniru perilaku yang justru mencoreng citra pemerintah,” ucap Suhajar.

Suhajar meminta kepala daerah agar mampu menjaga perilaku, terlebih di tengah akses informasi yang begitu mudah.

Pasalnya, setiap perkataan maupun perbuatan yang melanggar etika bisa sangat mudah diketahui masyarakat dan menjadi catatan buruk bagi pemerintah.

“Apalagi kegaduhan ini dilontarkan pejabat publik kepada entitas pemerintah lainnya, sangat tidak elok. Sekali lagi, semua bisa dibicarakan dan diselesaikan dengan baik dan bijaksana,” ungkap Suhajar.

Lebih lanjut, Suhajar menuturkan, terkait harapan pembagian dana bagi hasil (DBH), Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah bakal memfasilitasi pertemuan dan pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maupun pihak terkait lainnya.

“Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik,” kata Suhajar.

Profil Bupati Meranti Muhammad Adil

Mengutip TribuSumsel.com, Muhammad Adil merupakan politisi asal Riau.

Ia lahir pada 18 April 1972.

Muhammad Adil merupakan lulusan S2 dari Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Muhammad Adil pernah mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Tetapi usahanya belum berhasil.

Meski begitu, ia justru sukses menjadi anggota DPRD.

Ia mengawali kariernya dengan menjadi anggoat DPRD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009.

Sebelum terpilih menjadi Bupati Meranti, Muhammad Adil pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau dua periode.

Pada periode 2014-2018, Muhammad Adil diusung oleh Partai Hanura.

Tetapi pada periode selenjutnya, atau tepatnya tahun 2019-2020, ia diusung oleh PKB.

Namun kemudian ia mengundurkan diri sebagai anggota DPRD untuk menjadi Bupati Meranti.

Belakangan ini, beberapa pemberitaan juga menyebutkan bahwa Adil keluar dari PKB dan bergabung ke PDI Perjuangan.

Beberapa bulan yang lalu pun ia juga sempat dikabarkan terlibat perang dingin dengan Gubernur Riau, Syamsuar.

Pendidikan:

- Madrasah Ibtidaiyah Istiqomah Alahair (1978-1984)

- SMP Negeri 3 Selatpanjang (1984-1987)

- SMA Negeri 2 Selatpanjang (1987-1990)

- S1 Universitas Lancang Kuning Pekanbaru (2003-2007)

- S2 Universitas Lancang Kuning Pekanbaru (2022)

Organisasi:

- Ketua DPW Pujakesuma Riau (2017-2022)

- Ketua Dewan Penasehat Ikatan Sarjana NU Kabupaten Kepulauan Meranti (2018-2022)

- Partai Politik: Hanura ( - 2018), PKB (2018- 2021), PDI-P (2022-sekarang)

- Jabatan: Bupati Kepulauan Meranti (26 Februari 2021-Petahana)

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie/TribunPekanbaru.com, Teddy Tarigan/TribunSumsel.com, Aggi Suzatri) (Kompas)

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved