Pilkada 2024
Penjabat Gubernur Berpotensi Gerus Kekuatan Petahana di Pilkada 2024, Zulkieflimansyah Buka Suara
kekuasaan penjabat gubernur yang relatif lama akan mengganggu konsolidasi pemenangan paket petahana Zul-Rohmi di Pilakda NTB 2024.
Penulis: Lalu Helmi | Editor: Robbyan Abel Ramdhon
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Zulkieflimansyah - Hj Sitti Rohmi Djalilah akan turun takhta pada September 2023 mendatang.
Duet ini digadang-gadang akan kembali maju pada Pilkada NTB 2024.
Sebelum Pilkada 2024, NTB akan dinakhodai oleh seorang penjabat gubernur.
Penjabat gubernur ini akan berkuasa tak kurang dari satu tahun.
Baca juga: Wakil Gubernur NTB Minta Pendamping Desa Terus Mengawal Pelaksanaan Program SDGs
Kewenangannya pun sama dengan gubernur definitif.
Penjabat gubernur dinilai akan menjadi salah satu faktor kunci siapa figur yang akan terpilih di Pilakda 2024 nanti.
Sejumlah pihak mengklaim, kekuasaan penjabat gubernur yang relatif lama akan mengganggu konsolidasi pemenangan paket petahana Zul-Rohmi di Pilakda NTB 2024.
Petahana Zulkieflimansyah memberikan komentar perihal tersebut.
Baca juga: Jelang Nataru, Stok Minyak Curah dan Telur di Kota Mataram Terpenuhi hingga Awal Tahun
Keberadaan penjabat gubernur yang dinilai akan menggerogoti kekuasaan yang telah dibangunnya ia lihat dari dua sisi, bisa iya atau tidak.
Dirinya mengaku tak ingin terlalu cepat mendeklarasikan diri untuk maju kembali di Pilkada NTB 2024.
"Politik itu terukur, nanti kan kita lihat approval masyarakat. Kalau masyarakat masih suka kita ya kita lihat," katanya saat ditemui pada Selasa (13/13/2022).
"Kalau masyarakat udah enggak suka kepemimpinan kita, kita enggak akan maksa juga untuk maju. Masa orang ditolak masyarakat masih punya ambisi maju, kita realistis. Kalau pertanyaannya apakah (penjabat gubernur) menggerus, bisa iya bisa tidak," imbuh Zulkieflimansyah.
Zulkieflimansyah mengaku lebih percaya terhadap hasil survei.
Keputusan dirinya untuk mencalonkan diri kembali atau tidak akan bergantung pada keberterimaan masyarakat terhadap kinerjanya.
"Saya juga belum tentu maju, kecuali saya sudah pasti maju. Nanti kita lihat hasil surveinya gimana. Kalau masyarakat masih menginginkan kita untuk maju, kita beristikharah."
"Tapi kalau masyarakat enggak ingin kita maju, ya kita dukung yang diinginkan masyarakat," ungkapnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu membenarkan memang saat ini daya terima dirinya di masyarakat paling unggul dibanding tokoh-tokoh lain di NTB.
"Ya karena masih inkumben, inkumben selalu diuntungkan. Simple saja, jangan sok-sok terkenal, jangan sok-sok diunggulkan. Inkumben punya keuntungan itu," kata mantan anggota DPR RI itu.
Zulkieflimanyah menuturkan, pengalaman dirinya bertarung di Pilkada menunjukkan bahwa untuk meningkatkan elektabilitas setiap bulan tidaklah mudah.
Dirinya pun mengelak anggapan bahwa kuatnya intensitas dirinya turun ke masyarakat menjalang akhir jabatan untuk mengunci simpul-simpul kekuasaan.
Ia mengklaim, kebiasaan turun ke masyarakat telah ia lakukan sejak dilantik menjadi Gubernur NTB.
Lebih jauh, Zilkieflimansyah melihat dinamika pilkada 2024 tidak bisa dihitung terlalu dini.
Pasalnya seluruh sunber daya akan dikerahkan untuk pemenangan Pilpres dan Pileg 14 Februari 2024 mendatang.
"Orang udah sibuk pileg, sibuk pilpres, belum ada sengketa pileg dan pilpres. Menurut saya, ke depan itu dunianya sudah beda," ungkapnya.
Soal nama-nama yang berpotensi menjadi penjabat gubernur, Zulkieflimansyah menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo.
Nantinya, akan ada mekanisme pengusulan baik dari DPRD Provinsi, Kepala Daerah, hingga Mendagri.
"Pengalaman kemarin, karena penanggung jawab ini kan Pak Tomsi, bekas Kapolda NTB. Beliau cerita ke saya, banyak rekomendasi yang masuk ke Presiden tapi ternyata Presiden memutuskan yang lain."
"Sampai tahun depan dinamikanya masih cair dan bisa berubah," ungkapnya.
Ia pun secara eksplisit menyebutkan sejumlah figur NTB yang secara administratif lolos kualifikasi menjadi penjabat gubernur.
Ada nama Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Ariadi, Rektor UIN Mataram Prof TGH Masnun Tahir, Rektor Universitas Mataram Prof Bambang Hari Kusumo.
"Pak Iqbal Dubes Turki mestinya juga bisa, ada juga yang DPD Pak Nizar," jelasnya.
Bergabung dengan Grup Telegram TribunLombok.com untuk update informasi terkini: https://t.me/tribunlombok.