BPN Lombok Timur Angkat Bicara Soal Isu Pengelolaan Lahan Tambak Udang Pohgading

BPN Lombok Timur menyebut tudingan atas penerbitan sertifikat pada pengelolaan lahan seluas 50 hektare itu tidak berdasar

TRIBUNLOMBOK.COM/AHMAD WAWAN SUGANDIKA
Kantor BPN Lombok Timur. BPN Lombok Timur menyebut tudingan atas penerbitan sertifikat pada pengelolaan lahan seluas 50 hektare itu tidak berdasar. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Badan Pertahanan Nasional (BPN) Lombok Timur menepis isu menerbitkan sertifikat tanah sepihak untuk lahan tambak udang di Pantai Kerakat, Kecamatan Pohgading Timur.

Kepala BPN Lombok Timur, H. Harun kepada TribunLombok.com mengatakan, tudingan atas penerbitan sertifikat pada pengelolaan lahan seluas 50 hektare itu tidak berdasar.

"Mana ada sertifikat tanah, makannya saya tanya mana sertifikatnya. Diduga diduga, makannya nanti kalau ada yang lain, kalau ada informasi langsung tanya BPN langsung," ucapnya menjawab TribunLombok.com, Rabu (7/12/2022).

Harun menjelaskan, informasi yang masih sumir sedianya dikonfirmasi kepada pihak yang memiliki kewenangan.

Baca juga: Bupati Lombok Timur Ancam Copot Kepala Dinas yang Gagal Capai Target PAD Tahun 2023

Apabila sumber ini tidak kredibel, sambung dia, maka sudah sepantasnya tidak bisa dipercaya.

"Tahu-tahu satpam yang memberikan keterangan itu yang dipercaya, makanya saya minta kalau bertanya itu ke pihak yang bisa dipercaya," tegasnya.

Harun menegaskan, selama ini BPN Lombok Timur tetap bekerja berdasarkan data.

Sehingga data di BPN Lombok Timur tegas menyatakan tidak ada penerbitan sertifikat dalam bentuk apapun di tanah seluas 50 hektare tersebut.

Adapun persoalan pengukuran tanah beberapa waktu lalu dilakukan berdasar SK Bupati Lombok Timur.

"Tanah yang dipatok itu lah yang diukur, bukan semuanya. Pengukuran juga dari hasil pemeriksaan BPK," jelasnya.

Sebelumnya, Koordinator Lapangan Aksi Rohdi mengungkap indikasi suap dalam pengurusan lahan tambak udang di Pohgading Timur.

"Karena ini tanah negara bukan tanah prbadi, apapun dalam bentuk proses yang sudah di lanjut adalah menurut kami itu cacat hukum, dari izin garap dan lainnya, kami atas nama masyarakat Pohgading Timur berharap supaya BPN itu jangan menerbitkan sertifikat dalam bentuk apapun, karena ini adalah lahan negara, tanah pemda," tegasnya, Selasa (6/12/2022).

Rohdi mengungkap indikasi suap ini melibatkan pihak yang disebutnya panitia dengan besaran nilai yang fantastis.

Baca juga: Dinas LH Lombok Timur Soroti Pembangunan Tambak Udang Suryawangi

"Sudah di-DP Rp3,4 miliar. Di mana itu dari perusahaan bukan desa, namun itu atas nama pribadi. Itu langsung diterima oknum, kalau pembuktiannya mungkin bisa ada yang kami rekam karena sudah dibayar separuh," ungkapnya.

"Di sinilah kemudian ada indikasi, ada panitia di atas panitia yang mengatasnamakan masyarakat untuk dibagi uang tersebut ke masyarakat, di situlah kita berindikasi bahwa proses pembuatan sertifikat itu berjalan," terangnya.

"Tidak mungkin investor itu memberikan uang sebanyak itu kalau tidak jelas," tutup Rohdi.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved