Tok, APBD 2023 Lombok Timur Disahkan, Sebagian Besar Dana Fokus untuk Pembangunan SDM

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 Lombok Timur disepakati.

Sesuai batas waktu pembahasan 30 November 2022, Pemda Lombok Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur mengetok APBD 2023.

APBD Lombok Timur ini akan menjadi arah pembangunan Lombok Timur di tahun 2023.

Sekertaris Daerah (Sekda) Lombok Timur HM Juaini Taofik mengatakan, sesuai Permendagri Nomor 84 tahun 2022 tentang Penyusunan APBD 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2023 fokus pada Sumber Daya Manusia (SDM).

APBD 2023 akan fokus pada pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan.

Baca juga: DPRD Lombok Timur Beri Catatan Agar Raperda APBD 2023 Disetujui, Dari Utang hingga Guru Honorer

"Itulah makannya aspirasi DPRD pun didorong mengintervensi pendidikan dan kesehatan," kata Sekda Lombok Timur HM Juaini Taofik, usai rapat paripurna, Rabu (30/11/2022).

Dikatakannya juga, tingkat kesulitan pembahasan mengenai APBD 2023 memang relatif tinggi.

"Memang tingkat kesulitannya relatif tinggi, namun kita sudah penuhi itu. Artinya pemahaman pemerintah daerah bersama DPRD terhadap isu pembangunan SDM hari ini sudah bersepakat, dan di setujui bersama," tuturnya.

Sebagian besar Dana Alokasi Umum (DAU) 2023 diarahkan untuk pembangunan pendidikan dan kesehatan.

Adapun langkah langkah pengoptimalan anggaran APBD 2023 juga sudah direncanakan.

"Yang jelas nanti kita membayar gaji PPPK yang 2.000 sekian harus kita slotkan, perkiraannya butuh dana Rp 68 miliar," jelasnya.

"Tentu juga ada rehab gedung sekolah, peningkatan mutu pendidikan, lalu pada bidang kesehatan tentu sarana dan pra sarana harus di tingkatkan," jelasnya.

Terlebih lagi sejumpah rumah sakit (RS) di Kabupaten Lombok Timur butuh peningkatan sarana prasarana.

"Belajar dari pandemi dengan penduduk 1.300.000 jiwa di Lombok Timur, kita memang masih kekurangan sarana kesehatan," ungkapnya.

Karenanya Pemda Lombok Timur terus mendorong peningkatan pada hal tersebut.

"Ada kita tangkap di media persoalan kita sebenarnya tinggal satu, yakni bagaimana memastikan Universal Health Coverage (UHC) sebagaimana Sumatra utara kemarin telah berhasil menjalankannya," katanya.

Untuk UHC posisi Lombok Timur saat ini berada di angka 86 persen, masih tertinggal 14 persen.

"Namun 14 persen untuk Lombok Timur terbilang cukup banyak, mengingat penduduk kita yang saat ini 1,3, juta jiwa. Kalau dia 10 persen saja sudah 130 ribu jiwa, artinya 14 persen mendekati angka 140 ribu jiwa," tutur Sekda.

"Mungkin sama dengan mencari 50 persen di kabupaten lain, tugas berat kita sekarang adalah bagaimana memastikan sampai 2024 UHC bisa 100 persen," sambungnya.

Sehingga diharapkan masyarakat lebih mudah mengakses pasilitas kesehatan.

"Dengan KTP masyarakat itu datang ke rumah sakit, tidak ada lagi SKTM, harus telpon sana sini," imbuhnya.

Mengenai sumber dana dari rencana pembangunan bersumber dari beberapa sumber.

Pertama, dari Bantuan Sosial Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) pusat.

"Itu yang saat ini sedang dikejar, artinya bagaimana memastikan supaya data-data kependudukan di BPKS itu tidak ada masalah, sehingga harapan kita sebagian besar di danai oleh PBI pusat," jelasnya.

Sumber kedua berasal dari PBI daerah, dimana PBI daerah tidak diambil pusat.

Karena jika PBI daerah ini sedikit saja diambil pusat, maka habis dana daerah yang dimiliki Lombok Timur.

Ketiga, harus ada rasa kemandirian dari masyarakat. Sekiranya masyarakat yang mampu agar mengalah terlebih dahulu.

"Tentu yang kaya-kaya untuk kita dorong mandiri, jangan sampai ada yang mampu kok masih diberikan, supaya kita bisa memikirkan hal yang lain," jelasnya

Ketiga permasalahan tersebut, kata sekda, kuncinya ada di Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Karenanya, ia telah membuat satu aplikasi digital yang diharapkan mampu mengatasi persoalan diatas, yakni aplikasi Bikin Administrasi Secara Online (Bakso)

"Mengapa harus mengambil tema Bakso itu, karena semua persoalan data di pusat ini berawal dari data kependudukan, tidak boleh ada singgel identitas."

"Kita bisa memperbaiki PBI, mendorong sebanyak mungkin warga kita menjadi iuran pusat," terangnya.

Sekda Lombok Timur HM Juaini Taofik berharap, di tahun 2023 Pemkab Lombok Timur bisa kembangkan aplikasi Bakso.

"Sekarang kita berhadapan dengan generasi rebahan. Dari HP-nya itu sudah bisa mendownload, mendaftar, dan bisa juga diberikan nomer. Adminduk sekarang bukan dari kertasnya namun dari nomor NIK-nya," katanya.

(*)