Tok, APBD 2023 Lombok Timur Disahkan, Sebagian Besar Dana Fokus untuk Pembangunan SDM

Karenanya Pemda Lombok Timur terus mendorong peningkatan pada hal tersebut.

"Ada kita tangkap di media persoalan kita sebenarnya tinggal satu, yakni bagaimana memastikan Universal Health Coverage (UHC) sebagaimana Sumatra utara kemarin telah berhasil menjalankannya," katanya.

Untuk UHC posisi Lombok Timur saat ini berada di angka 86 persen, masih tertinggal 14 persen.

"Namun 14 persen untuk Lombok Timur terbilang cukup banyak, mengingat penduduk kita yang saat ini 1,3, juta jiwa. Kalau dia 10 persen saja sudah 130 ribu jiwa, artinya 14 persen mendekati angka 140 ribu jiwa," tutur Sekda.

"Mungkin sama dengan mencari 50 persen di kabupaten lain, tugas berat kita sekarang adalah bagaimana memastikan sampai 2024 UHC bisa 100 persen," sambungnya.

Sehingga diharapkan masyarakat lebih mudah mengakses pasilitas kesehatan.

"Dengan KTP masyarakat itu datang ke rumah sakit, tidak ada lagi SKTM, harus telpon sana sini," imbuhnya.

Mengenai sumber dana dari rencana pembangunan bersumber dari beberapa sumber.

Pertama, dari Bantuan Sosial Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) pusat.

"Itu yang saat ini sedang dikejar, artinya bagaimana memastikan supaya data-data kependudukan di BPKS itu tidak ada masalah, sehingga harapan kita sebagian besar di danai oleh PBI pusat," jelasnya.

Sumber kedua berasal dari PBI daerah, dimana PBI daerah tidak diambil pusat.

Karena jika PBI daerah ini sedikit saja diambil pusat, maka habis dana daerah yang dimiliki Lombok Timur.

Ketiga, harus ada rasa kemandirian dari masyarakat. Sekiranya masyarakat yang mampu agar mengalah terlebih dahulu.

"Tentu yang kaya-kaya untuk kita dorong mandiri, jangan sampai ada yang mampu kok masih diberikan, supaya kita bisa memikirkan hal yang lain," jelasnya

Ketiga permasalahan tersebut, kata sekda, kuncinya ada di Administrasi Kependudukan (Adminduk).