Mengawal Realisasi Pendapatan dan Belanja Triwulan IV 2022 di Provinsi NTB

TRIBUNLOMBOK.COM - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB melaksanakan Rapat Komite ALCo Regional secara daring, Rabu 23 November 2022.

Hadir sebagai narasumber Kepala Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi NTB Sudarmanto, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT Saut Mulia, Kepala Bidang DP3 Kanwil DJP Nusa Tenggara Heru Budi Kusumo dan Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN Bali Nusa Tenggara Dwi Wahyudi.

Sudarmanto menyampaikan perkembangan kinerja APBN berupa Realisasi Pendapatan wilayah NTB sampai dengan bulan Oktober 2022 meningkat.

Hal ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan mencapai sebesar Rp4.398,15 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp948,01 miliar dibandingkan tahun 2021 pada periode yang sama.

Kenaikan tersebut disumbang oleh kenaikan PPh, PPN, PBB, Cukai, Bea Keluar/Pungutan Ekspor dan kenaikan PNBP;

Baca juga: Realisasi Pendapatan APBN di NTB hingga April 2022 Capai Rp1,546 Triliun Didominasi Sektor Pajak

"Realisasi belanja pemerintah diharapkan melampaui target 95 persen dari pagu sampai akhir Triwulan IV untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi yang lebih cepat," ucap Sudarmanto.

Pada sisi Belanja Negara, telah terealisasi sebesar Rp20.335,84 miliar.

Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp6.703,52 miliar (69,66 persen ) dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp13.632,33 miliar (86,66 persen ).

Realisasi BPP mengalami penurunan sebesar Rp319,39 miliar (-4,55 persen ) dibandingkan tahun 2021 pada periode yang sama.

Realisasi BPP terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp2.513,20 miliar, belanja barang sebesar Rp2.166,54 miliar, belanja modal sebesar Rp2.010,20 miliar dan belanja bansos sebesar Rp13,58 miliar.

Penurunan realisasi BPP dipengaruhi oleh penurunan realisasi pada belanja modal.

Hal ini disebabkan oleh masih adanya pagu blokir yang belum dibuka, pelaksanaan pembayaran termin baru dilakukan di bulan Oktober karena adanya reorganisasi satker dan adanya paket pekerjaan yang menunggu NOL dari World Bank.

Walaupun mengalami penurunan namun realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja bantuan sosial mengalami kenaikan apabila dibandingkan tahun 2021 pada periode yang sama.

Penyerapan realisasi belanja barang semakin membaik seiring dengan meningkatkan aktivitas dan mobilitas masyarakat karena membaiknya kondisi pandemi Covid.

Peningkatan realisasi belanja pegawai dipengaruhi oleh adanya pengaruh pembayaran gaji non PNS.

Baca juga: Serapan DAK Fisik Lombok Timur Capai Rp 33 Miliar Per Mei 2022, Terbanyak di Proyek Jalan & Irigasi