Pilkada 2024
Sambut Pilkades dan Pilkada, Sekda Lombok Timur Ingatkan SDM PKH Tentang Netralitas
Kian banyak laporan terkait SDM Program Keluarga Harapan (PKH) terlibat politik praktis, menjadi atensi Sekertaris Daerah (Sekda) Lombok Timur.
Penulis: Ahmad Wawan Sugandika | Editor: Robbyan Abel Ramdhon
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Ahmad Wawan Sugandika
TRIBUNLOMBOK.COM,LOMBOK TIMUR - Kian banyak laporan terkait SDM Program Keluarga Harapan (PKH) terlibat politik praktis, menjadi atensi Sekertaris Daerah (Sekda) Lombok Timur H M Juaini Taofik.
Secara tegas Sekda mengingatkan SDM PKH tentang netralitasnya dalam menyambut Pilkades, Pilkada, hingga Pemilu 2024 mendatang.
Hal ini disampaikan Sekda saat menghadiri acara Hultah ke-11 PKH Lombok Timur yang diselenggarakan di Sunrise Land Lombok Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur, Sabtu (19/11/2022).
"Di ultah ke-11 kita mengingatkan SDM PKH harus bersikap netral," ucapnya.
Baca juga: Wapres Maruf Amin Bagikan Bantuan Senilai Rp455 Miliar di Lombok, Berupa PKH, BPNT, dan BLT Migor
Sekda Juaini mengibaratkan SDM PKH ini seperti tokoh fiksi Milea dan Dilan dalam film Dilan.
Banyak orang yang melirik, tetapi karena ini pekerjaan sosial, tetap Pemda mendorong supaya SDM PKH tegak lurus memberdayakan masyarakat.
"Terutama sekali mengingat SDM PKH ini banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat di bawah, tugas utamanya harus selalu diingat," tegasnya.
Menurut Sekda, tugas utamnaya SDM PKH ini adalah bagaimana memastikan program PKH selain tepat sasaran, dalam pelaksanaannya juga SDM PKH haruslah baik.
Baca juga: Bansos PKH Tahap 2 Cair Bulan Juni 2022, Ini Cara Cek Daftar Penerima PKH Tahap 2 Melalui HP
"Jadi tugasnya jangan ditunggangi atau ditambah bebanya dengan kegiatan dan kepentingan yang lain," tuturnya.
Netralitas menurut Sekda harus diutamakan, di mana pada tahun depan juga ada dua giat yang menjadi pantauan, yakni Pilkades dan Pilkada.
"Terutama Pilkades, saya wanti-wanti jangan ada petugas PKH yang memberikan dukungan pada calon kades. Termasuk pada Pemilu, tetap saja netral dari hal-hal yang berbau politik," tutupnya.
Di tempat yang sama, Kordinator Kabupaten (Korkab) PKH Lombok Timur Saparudin mengatakan akan menindak tegas para SDM PKH yang melakukan pelanggaran.
Baca juga: Heboh Kabar Ratusan Kurir SiCepat Kena PKH Massal, Manajemen: Kami Selesaikan Secara Kekeluargaan
"Jadi keberadaan SDM PKH sebagai tenaga pemerintah tentunya punya kode etik dalam melaksanakan tugas tugasnya. Maka kode etik itu ingin kita tegakkan agar kawan-kawan netral dalam melaksanakan tugas tugasnya," sebutnya.
Oleh karenanya, menurut Saparudin ada tiga hal yang harus terus ditanamkan SDM PKH dalam menjalankan tugasnya. Yakni Santun Integritas dan Profesional (SIP)
