Kata Pengamat Soal Deklarasi Anies Baswedan dan Bibit-bibit Politik Identitas

TRIBUNLOMBOK.COM - Pembelahan politik identitas berpotensi kembali terjadi jelang Pilpres 2024.

Deklarasi calon presiden (Capres) Anies Baswedan kemudian penunjukan Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dianggap bisa jadi bibit-bibit politik identitas.

Potensi terulangnya politik identitas ini diutarakan Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo.

Dikutip dari Tribunnews.com, Ari Nurcahyo menyebutkan, deklarasi Capres Anies Baswedan dan penunjukan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi bisa menjadi bibit-bibit pembelahan politik identitas tersebut.

Menurut Ari Nurcahyo, penunjukan keduanya seakan membuat publik kembali mengulangi lagi pilkada DKI.

Baca juga: Perindo Disebut Akan Dukung Ganjar di Pilpres 2024, TGB: Kami Sepakat Berkolaborasi Membangun Bangsa

Presiden Jokowi memilih penjabat pengganti Anies Baswedan yakni Budi Hartono.

"Kemudian Budi Hartono mengesankan gimik-gimik antitesa Anies Baswedan," kata Ari Nurcahyo, di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Kamis (27/10/2022).

Ari mencontohkan Budi Hartono mengganti orang-orangnya Anies Baswedan.

Kemudian layanan pengaduan warga yang dulu ada di masa Jokowi-Ahok dihidupkan kembali.

"Ini bisa jadi bibit-bibit pembelahan yang bisa melahirkan politik identitas.

Hal itu karena masyarakat Jakarta seperti mengulangi lagi masa Pilkada DKI.

"Bahwa Heru ini orangnya Jokowi-Ahok dan Anies Baswedan itu kontra Ahok," ungkapnya.

Menurut Ari Nurcahyo praktik tersebut dalam berpolitik sah-sah saja.

Tetapi ada luka bagaimana sejarah Pilkada DKI pernah memiliki kontroversi politik identitas.

"Secara normatif Heru meneruskan programnya Anies Baswedan tetapi dalam beberapa hal dia melakukan posisi politik seakan antitesa Anies Baswedan," kata Ari.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Deklarasi Anies Baswedan dan Penunjukan Heru Budi, Pengamat : 'Bisa Jadi Bibit Politik Identitas',