DPD Demokrat NTB Sentil Pernyataan TGH Mahally Fikri Soal Rekomendasi Rapimda

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - DPD Demokrat NTB mengkritisi pernyataan mantan Ketua DPD Demokrat NTB TGH Mahally Fikri.

Sentilan tersebut dilayangkan Wakil Ketua DPD Demokrat NTB Kholid Karyadi.

Kholid menegaskan, keputusan Rapimda merupakan keputusan final dan akan disampaikan kepada DPP Partai Demokrat di Jakarta.

Keputusan tersebut juga akan disosialisasikan dalam Rapimcab tingkat Kabupaten/Kota se-NTB.

Rapimcab juga akan membuat keputusan sesuai perkembangan yang ada.

"Kepatuhan kader terhadap keputusan partai itu wajib dan keputusan partai tidak dapat dikritisi diluar arena yang seharusnya," katanya kepada TribunLombok pada Jumat, (21/10/2021).

Baca juga: Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat Prioritas Mengusung Kadernya di Pilkada Serentak 2024

Pernyataan yang disampaikan Mahally Fikri dinilainya sebagai ungkapan post power syndrome.

Sebagai bagian dari fraksi Partai Demokrat, Mahally Fikri juga menyampaikan apapun ide dan gagasannya pada saat Rapimda.

"Beliau adalah peserta rapat, harusnya beliau hadir sebagai peserta rapat yang baik, dan ikut berdialektika dengan baik di dalam arena Rapimda, bukanya hadir sebentar di tengah acara dan pulang begitu saja (hanya sekedar hadir sebagai pengahapus kewajiban semata)," bebernya.

Ia menyayangkan sikap yang ditunjukkan Mahally Fikri, hal itu dinilainya tidak arif.

Apalagi Mahally Fikri adalah mantan ketua DPD Demokrat NTB dan juga masih aktif sebagai anggota fraksi Partai Demokrat di DPRD NTB.

Kholid Karyadi menggarisbawahi bahwa tidak boleh ada kader yang merasa lebih besar dari partai.

Apalagi secara pribadi sampai merasa layak mengkritis hasil pleno Rapimda.

"Untuk itu kami sangat berharap kepada pengurus harian DPD Demokrat NTB beserta Wanhor (Dewan Kehormatan) untuk rapat menyikapi hal ini, dan berharap ada peringatan keras kepada saudara TGH Mahally Fikri atas polemik yang dibangun melalui media," bebernya.

Sebelumnya, politisi senior Partai Demokrat NTB TGH Mahally Fikri menanggapi salah satu poin rekomendasi Rapimda Partai Demokrat NTB.

Dimana poin itu menekankan setiap kader yang ingin tampil di Pilkada Serentak 2024 harus menyumbang kursi terlebih dahulu di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

“Ya sebagai sebuah rekomendasi sah-sah saja, tapi kan keputusan akhirnya ada di DPP,” katanya.

Rekomendasi tidak bersifat final. Tetapi merupakan saran dan pendapat sebagai bahan pertimbangan DPP dalam menyusun instruksi partai.

“Keharusan tampil di Pileg ini juga tengah menjadi dinamika dan bahan diskusi juga di pusat,” tuturnya.

Salah satunya dengan mempertimbangkan waktu yang berdekatan antara pelaksana Pileg 2024 dan Pilkada Serentak 2024.

Menurutnya banyak kader potensial yang tidak akan siap tampil di Pilkada kalau dipaksakan tampil di Pileg.

“Energi sudah habis duluan saat di Pileg dan tidak bisa maksimal di Pilkada,” ujarnya.

Energi yang dimaksud meliputi pikiran, tenaga, dan logistik. Sehingga kader tidak dapat maksimal berjuang memenangkan Pilkada Serentak 2024.

“Kalau dalam konteks bahwa kader harus berbuat untuk membesarkan partai oh, saya sangat setuju, tapi kalau kader wajib turun di Pileg untuk mendapatkan kursi, saya pikir ini harus dikaji,” ujarnya.

Mahally berpandangan, kontribusi kader tidak perlu dibatasi hanya sebatas meraih kursi.

Tetapi dapat berkontribusi di jalur lain semisal turut mengkampanyekan partai, penguatan saksi, atau bentuk kerja-kerja lain yang berdampak pada kebesaran partai.

“Jadi tidak mesti harus jadi Caleg dulu kalau akan menyulitkan (fokusnya) menghadapi Pilkada,” ulasnya.

Ditegaskannya, sudah seharusnya kader memberikan kerja-kerja politik terbaik bagi partai.

Terlebih bila memiliki keinginan membawa panji partai ke kontestasi yang lebih tinggi lagi.

“Tidak pantas seorang kader tidak serius bekerja, apalagi kalau punya rencana tampil di Pilkada,” tegasnya.

Seperti diketahui, Mahally tengah fokus menyiapkan diri tampil di Pemilihan Bupati (Pilbup) Lombok Barat 2024.

Oleh karenanya untuk memastikan seluruh potensi dan tenaganya maksimal memenangkan Pilkada, Mahalli memutuskan tidak tampil lagi di Pileg 2024 di Dapil Lombok Barat-KLU.

Sebelumnya, keputusan ini direspons Ketua DPD Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman (IJU).

Dalam pembicaraannya dengan semua unsur pimpinan partai Demokrat NTB, mereka bersepakat menelurkan rekomendasi agar kader yang ingin tampil di Pilkada menyumbang kursi.

“Karena waktu pelaksana Pileg dan Pilkada berbeda, jadi kita minta kader fokus menatap Pileg dulu, karena percuma bahas Pilkada kalau tidak ada kursi,” katanya.

Menurut IJU, sapaan akrabnya, kesuksesan kader meraih kursi juga sebagai pembuktian elektabilitasnya.

Sehingga partai dapat mengukur layak atau tidak diusung di Pilkada Serentak 2024.

“Beberapa kader yang sudah menyatakan diri maju, maka harus berkontribusi dulu di Pileg (dengan meraih kursi),” tekannya.

(*)