KPK Sita 3 Rekaman Telepon, Ada Suara Petinggi Partai dan Istri Pejabat Kota Bima

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, telah menghentikan aktivitas klarifikasi terhadap sejumlah kontraktor di gedung BPKP Perwakilan NTB.

Selesainya proses klarifikasi ini dipastikan, setelah Tribunlombok.com menghimpun informasi dari beberapa sumber yang dipanggil KPK sebelumnya.

"Iya, sudah selesai. Saya lanjut ke Jakarta," ungkap sumber, Jumat (14/10/2022).

Dalam pembicaraan seluler ini, sumber juga menambahkan informasi barang bukti dan dokumen yang disita KPK.

Baca juga: KPK Periksa Sejumlah Kontraktor, Dugaan Korupsi Proyek 2018 hingga 2021 Kota Bima

Tidak hanya 23 data transaksi rekening, tapi juga ada 3 rekaman suara yang telah diserahkan ke KPK.

Tiga rekaman tersebut berisi percakapan mengenai proyek-proyek yang dikerjakan di Kota Bima.

Pertama, rekaman pembicaraan seorang petinggi partai di Kota Bima yang membeberkan rencana melengserkan pimpinan partai di tingkat NTB.

Kedua, rekaman suara seorang ASN di Pemerintahan Kota Bima yang memerintahkan tangan kanannya untuk menemani BPKP mengecek pekerjaan fisik di Toloweri - Nungga.

Baca juga: Sudah Ditahan, Tapi Dua Tersangka Korupsi Bansos Kebakaran di Bima Belum Diberhentikan

Ketiga, rekaman suara 2 orang perempuan yang merupakan istri pejabat tinggi di Kota Bima dan istri kerabatnya.

Menurut sumber, rekaman ketiga inilah yang paling panjang dengan durasi 1 jam lebih.

Ada banyak hal yang dibicarakan 2 perempuan tersebut, dengan seseorang yang identitasnya tidak dipublikasikan.

"Istri kerabatnya itu menangis, meminta dan bertanya kenapa informasi dibongkar. Terus yang istri pejabat tinggi itu caci maki dan juga klaim, ada proyek yang di sini, di sana semuanya punya dia," beber sumber.

Tidak hanya itu ungkap sumber, istri pejabat tinggi tersebut juga mencaci maki lawan bicaranya pada saat menelpon.

"Juga ngomong, kenapa kamu ga bersabar (sebut nama lawan bicara). Nanti kamu bisa kayak sopir (sebut nama pejabat di Kabupaten Bima) itu, kaya dan bisa beli mobil," cerita sumber.

Terakhir, istri pejabat petinggi Kota Bima tersebut kembali menelpon dan menawarkan uang Rp200 juta untuk 16 slip dan kuitansi yang pernah diposting ke media sosial oleh seseorang.

"Semua rekaman itu berbahasa Bima dan mungkin nanti akan menggunakan penerjemah oleh penyidik," tambah sumber.

Pada berita sebelumnya, sumber membeberkan 3 nama penting yang berperan besar dalam pengaturan proyek di Kota Bima, sejak tahun 2019 sampai 2021.

Selain itu, ada 23 dokumen yang diserahkan berupa slip setor bank, mutasi dan rekening koran perusahaan, yang diduga berkaitan dengan aliran uang sejumlah proyek.

Diduga, aliran uang inilah yang diselidiki KPK hingga memanggil sejumlah kontraktor di Kota Bima. (*)