Bawaslu NTB Ajukan Anggaran Sekitar 200 Miliar untuk Pilkada 2024

Hal tersebut merujuk kepada review yang dilakukan Bawaslu RI terhadap besaran anggaran yang diajukan Bawaslu di setiap provinsi untuk Pilkada 2024.

TribunLombok.com / Lalu Helmi
Sekretaris Bawaslu NTB Lalu Ahmad Yani saat ditemui di ruangannya pada Selasa, (4/10/2022) / 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB mengajukan anggaran sekitar 200 miliar untuk Pilkada 2024.

Angka tersebut diakui masih akan mengalami penyesuaian.

Hal tersebut merujuk kepada review yang dilakukan Bawaslu RI terhadap besaran anggaran yang diajukan Bawaslu di setiap provinsi untuk Pilkada 2024.

"Sudah kita ajukan, tetapi itu nanti masih akan mengalami penyesuaian setelah kita ikut acara review di Bali kemarin dari Bawaslu RI. Jadi untuk pilkada sampai sekarang belum ada yang fix berapa usulan, tetapi tidak jauh dari usulan pertama," kata Sekretaris Bawaslu NTB Lalu Ahmad Yani kepada awak media pada Selasa, (4/10/2022).

Baca juga: Nakes Sukarela Menangis, Wali Kota Bima Janjikan Cabut SK Kontrak Diduga Hasil Kolusi

Adapun rujukan Bawaslu NTB dalam menentukan besaran anggaran pilkada tersebut adalah SK Bawaslu RI tentang Penepatan Kegiatan dan Pembiayaan Pilkada.

Meskipun sumber anggarannya nanti dari hibah, tetapi rujukan aturannya berdasar kepada Permendagri tentang hibah dan penyusunan standar kebutuhan pembiayaan mengacu kepada Kementerian Keuangan.

Seperti honor penyelenggara adhoc dan pokja.

Baca juga: Jadwal Kapal KM Kirana VII Rabu 5 Oktober 2022 Rute Lombok-Surabaya

"Walaupun hibah sumbernya APBD, tetapi berlaku rezim APBN," tukasnya.

"Kemarin di Bali kita di undang semua khusus untuk untuk review maping kebutuhan penganggaran pilkada yang sudah kita usulkan. Hasil review itu yang kita jadikan bahan berkomunikasi lagi di daerah," kata Ahmad Yani menambahkan.

Pilkada 2024 akan digelar serentak. Tak hanya pilkada di tingkat provinsi, tetapi 10 kabupaten/kota di NTB juga akan melaksanakan pemilihan Bupati / Walikota.

Hal ini mengakibatkan akan adanya pemangkasan anggaran pilkada yang diajukan Bawaslu NTB. Sebab akan ada sharing dengan 10 kabupaten/kota di NTB.

"Di 2024 nanti ada keserentakan pilkada, pasti jumlah yang kita ajukan itu menjadi berkurang karena ada sharing. Apa dan bagaimana bentuk sharingnya, kita minta segera diadakan pertemuan yang difasilitasi Gubernur mengundang Bupati dan Walikota," jelas Ahmad Yani.

Baca juga: Dosen Informatika UTS Raih Hibah Indonesiana 2022

Adapun salah satu skenario sharing yang akan pihaknya tawarkan adalah honor untuk penyelenggara adhoc sampai ke level TPS akan dibiayai Bawaslu NTB.

Sebab, perbedaan besaran honor penyelenggara adhoc di setiap daerah seringkali menjadi problem yang menimbulkan pertanyaan di internal penyelenggara adhoc.

Lepas dari hal tersebut, pihaknya mendorong agar anggaran untuk Pilkada 2024 dipersiapkan sedini mungkin di dua tahun anggaran yakni 2023 dan 2024.

Sebab kebutuhan penganggaran Pilkada 2024 sudah akan mulai ada sejak 2023 mendatang.

"Kita minta kepada pemda memastikan anggaran pilkada 2024 untuk kepentingan pengawasan masuk di APBD. Di akhir 2023 kita sudah mulai. Dan kita harap di awal tahun 2024 juga sudah disediakan. Sehingga pada saatnya nanti kita tidak kelabakan," jelasnya.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved