Berita Lombok Timur

Polemik Lahan HGU PT SKE dan Petani di Sembalun, Bupati Lombok Timur: Tuntaskan Verifikasi Data

PT SKE hingga kini belum menindaklanjuti komitmen melepas sebagian lahan HGU untuk diserahkan ke masyarakat

DOK. HUMAS PEMKAB LOMBOK TIMUR
Bupati Lombok Timur H M Sukiman Azmy memimpin langsung rapat penyelesaian polemik lahan di Sembalun, Lombok Timur antara PT Sembalun Kusuma Emas (SKE) dengan petani, Rabu (28/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Bupati Lombok Timur H M Sukiman Azmy memimpin langsung rapat penyelesaian polemik lahan di Sembalun, Lombok Timur antara PT Sembalun Kusuma Emas (SKE) dengan petani.

Dalam rapat penyelesaian redistribusi lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT SKE, Rabu (28/9/2022), Sukiman menyebut PT SKE telah berkomitmen melepas haknya seluas 150 hektare redistribusi ke masyarakat Sembalun yang sebelumnya menggarap lahan tersebut.

Sebelum nantinya ditindaklanjuti, Sukiman meminta verifikasi data diteliti kembali agar tak muncul masalah baru.

"Melakukan verifikasi itu, diperlukan adanya tim yang komponennya berasal dari pemerintah desa yang ada di Sembalun, tokoh masyarakat, serta Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, juga unsur lain yang dianggap memiliki pengaruh," sebut Sukiman.

Baca juga: Bupati Lombok Timur Puji Sembalun sebagai Destinasi Fenomenal dengan Potensi Wisata dan Produk Lokal

Sukiman meminta agar verifikasi dapat segera dituntaskan pada awal Oktober 2022 ini agar bisa beralih ke proses selanjutnya.

"Diharapkan persoalan ini tidak semakin berlarut-larut dan berdampak bukan saja kepada PT SKE yang tidak dapat menjalankan aktivitas, tetapi juga kepada masyarakat yang tidak memiliki lahan harapan sehingga berimbas pada ekonomi mereka," kata Sukiman.

Meski sudah berkomitmen melepas sebagian lahan HGU untuk diserahkan ke masyarakat, namun PT SKE hingga kini belum menindaklanjutinya.

kepala BPN Lombok Timur H. Harun mengingatkan surat tersebut penting sebagai bukti yuridis.

"Dengan surat pelepasan tersebut pemerintah, dalam hal ini Kantor Pertanahan, bersama gugus tugas reforma agraria yang dipimpin Bupati, dapat memetakan lokasi lahan yang akan dilakukan redistribusi," ungkapnya.

Harus menekankan, redistribusi lahan berlaku berdasarkan kepala keluarga dan prioritas sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Selain itu persoalan data masyarakat yang akan mendapatkan lahan juga masih harus dibenahi.

"Karena permasalahan lanjutan dikarenakan adanya data ganda ataupun persoalan domisili," pungkas Harun.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved