Soal Pembangunan KIHT di Lombok Timur, Aktivis Sebut Ada Kongkalikong dan Minta Aparat Turun Awasi

Maka dari itu pihaknya meminta Aparat Penegak Hukum untuk sedini mungkin menurunkan tim intel mengawal dan mengawasi bersama proses pembangunan KIHT.

"Tentunya dengan begitu kita akan ketahui jika ada oknum-oknum yang bermain-main, selain itu terkait dengan pembelian penimbunan tanah urug Kesupir DAM sangat menyakitkan karena terlalu jauh dari satuan harga dan adanya juga pungutan liar yang dilakukan oleh oknum," tutupnya.

Di lain pihak, Kepala Desa Paok Motong Suherman mengakui, terkait adanya pro dan kontra tersebut.

"Memang di masyarakat ada yang menolak dan ada juga yang setuju dengan pembangunan ini."

"Saat ini yang di perlukan sebenarnya adalah sosialisasi, untuk sekarang saya kira sosialisasi baik itu dari kabupaten atau provinsi kurang," katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, terkait pembangunan KIHT, pihaknya dalam konteks ini tidak dalam kondisi menolak atau menerima apa yang menjadi kebijakan pemerintah kabupaten maupun provinsi.

Namun ia mengakui sebelumnya harus ada upaya bersama untuk memilah mana yang menjadi prioritas dan tidak.

"Bukan hanya pembangunan yang harus diperhatikan, juga dampak sosial yang akan ditimbulkan di kemudian hari," sebutnya.