Posyandu Rabakodo Bima Ikuti Penilaian Tingkat Provinsi NTB

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, BIMA - Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Dusun Sigi, Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, menjadi duta Kabupaten Bima untuk mengikuti Penilaian Tim Provinsi, pada Lomba Posyandu Tingkat Propinsi NTB Tahun 2022.

Layanan pada Posyandu ini, dianggap mampu menunjukkan revitalisasi Posyandu yang sedang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bima.

Wakil Bupati Bima H Dahlan HM Noer dalam sambutan penerimaan tim menyampaikan, soal revitalisasi Posyandu di Bima yang sedang digenjot.

"Revitalisasi itu pada prinsipnya, mengintegrasikan pelayanan lainnya ke dalam Posyandu seperti pelayanan PAUD, Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bank Sampah," kata wabup.

Baca juga: Posyandu di Desa Sesela Lombok Barat Terintegrasi dengan Bank Sampah

Dia juga mengungkap, Posyandu telah berperan penting dalam memperluas dan mendekatkan akses pelayanan Kesehatan masyarakat.

Seperti pada program Keluarga Berencana, yang terbukti mampu menjalankan fungsi mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memelihara Kesehatan reproduksi.

Ia juga mengapresiasi kinerja seluruh lini, dalam penanganan stunting di Kabupaten Bima.

Saat ini di Kabupaten Bima, Pokja Posyandu sudah terbentuk pada 678 desa, seluruhnya menjadi Posyandu keluarga.

Baca juga: Tinjau Pelaksanaan Posyandu di Lombok Barat, Wagub NTB: Anak-anak Wajib Dikasi Makan Telur

“Pada tahun 2015-2016 masih pada angka 20-30 persen dan data terakhir angka stunting, sudah di angka 13,19 persen,” ujar wabup.

Politisi Gerindra ini berharap, Kabupaten Bima dapat meraih prestasi terbaik menjadi Juara I tingkat Provinsi NTB tahun 2022, seperti yang diraih Desa Boke, Kecamatan Sape pada tahun 2021.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMD Dukcapil) Provinsi NTB, H Ashari menyatakan, kegiatan ini menjadi agenda tahunan lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Posyandu keluarga katanya, terobosan dan program unggulan NTB Gemilang.

Sehingga diharapkan, seluruh masyarakat dapat menjadikan posyandu sebagai wadah pelayanan kesehatan terdekat di keluarga.

Desa wajib mengalokasikan pendanaan, untuk penyediaan alat kesehatan di Posyandu.

"Lomba ini menjadi instrumen bagi pemerintah Provinsi NTB, melalui dinas terkait untuk melakukan evaluasi dan pembinaan capaian kinerja Posyandu yang ada di kabupaten dan kota," ungkapnya. (*)