Pemda Lombok Timur Akan Perbarui Data Masyarakat Miskin Melalui Sensus BPS

"Saya pikir kalau data itu ready akan baik, namun sekarang masalahnya adalah bagaimana supaya jangan ada keluarga kita yang tidak ter-sensus," katanya.

Potensi Kendala Sensus

Taofik memberikan gambaran terkait banyaknya masyarakat di Lombok Timur yang sedang di luar negeri bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Baca juga: Presiden Jokowi Pantau Penyaluran Bansos BBM: Sudah Cair ke 8,17 Juta Warga Per 15 September 2022

"Misalnya masyarakat kita di Lombok Timur banyak yang di Malaysia, didata kita ada 200 ribu lebih. Nah mudah-mudahan kita bisa menemukan ada anggota yang bisa mewakilinya," ungkapnya.

Namun diakuinya yang menjadi masalah hingga saat ini adalah keluarga di luar negeri yang tidak memiliki anggota keluarga di sini.

"Itu yang masih di pikirkan bagaimana pola untuk mendatanya," kata Taofik.

Walaupun memang saat ini sudah ada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun data tersebut masih akan disempurnakan karena kalau sensus masyarakat harus hadir di setiap keluarga yang akan di sensus.

"Saya pikir dikarenakan ada penyempurnaan data seperti ini, pada saat ada BLT seperti pengalihan subsidi BBM ini nanti akan lebih di permudah," paparnya.

Hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden Jokowi tentang peran aktif pemerintah daerah juga aktif sebagaimana pemerintah pusat dalam mengatasi persoalan dampak kenaikan harga BBM ini.

"Seperti waktu Covid-19 nanti akan dibagi perannya, peran Pemda seperti apa, peran pemerintah pusat apa. Tidak bisa setelah kenaikan BBM ini dampaknya kita serahkan pada pemerintah pusat saja, Pemda juga diharapkan hadir di sana," tutupnya.

(*)