Berita Lombok Barat

Polres Lombok Barat Ajak Elemen Masyarakat Berdiskusi Soal Kenaikan Harga BBM

Kegiatan ini juga sebagai bentuk sosialisasi berkaitan antisipasi dengan dampak inflasi daerah pasca kenaikan harga BBM

DOK. POLRES LOMBOK BARAT
Polres Lombok Barat Gelar saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Selasa (6/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu M Gitan Prahana

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK BARAT - Polres Lombok Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka menyikapi kenaikan harga BBM guna terciptanya situasi Kamtibmas di Lombok Barat yang aman dan kondusif, pada Selasa (6/9/2022).

Kegiatan ini juga sebagai bentuk sosialisasi berkaitan antisipasi dengan dampak inflasi daerah pasca kenaikan harga BBM.

Kapolres Lombok Barat, AKBP Wirasto Adi Nugroho mengatakan inti dari kegiatan ini adalah untuk membangun dialog kepada masyarakat tentang apa saja keluhan mereka tanpa harus kejalan untuk melakukan aksi demonstrasi.

"Lebih baik kita alihkan dengan kegiatan yang bersifat dialog, karena melalui dialog bisa langsung mendengar dan menampung apa yang menjadi keluhan," ujarnya.

Baca juga: Gapaspadap Lembar Desak Tarif Penyeberangan Disesuaikan dengan Kenaikan BBM

"Kemudian dapat memberikan solusi dari pihak-pihak yang menjadi narasumber," tegas AKBP Wirasto Adi Nugroho.

Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan FGD itu, diantaranya pihak pertamina, dalam hal ini kepala pemasaran.

Kemudian Dinsos Lombok Barat, Disperindagkop Lombok Barat dan Kantor Pos yang diwakili oleh Kantor Pos Mataram.

Kemudian yang menjadi audensnya berasal dari pihak perwakilan nelayan, perwakilan driver truk, perwakilan ojol, mahasiswa dan juga LSM.

"Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan sangat baik dalam menampung apa menjadi keluhan masyarakat," terang Kapolres.

Menurutnya, apa yang menjadi informasi, baik dari narasumber dan masyarakat dapat menjadi bahan dalam mencari solusi atau formula yang baik untuk mengatasi berbagai dampak yang terjadi.

"Sebab kedepan, akan muncul dampak-dampak kamtibmas, sosial, dan ekonomi yang apabila tidak melakukan langkah antisipasi sejak hari ini," kata Wirasto.

Selain itu, pihaknya juga menungkapkan kalau selama 12 hari kedepan akan ada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Kantor Pos.

Baca juga: Dampak Kenaikan BBM, Nelayan di Ampenan Makin Terhimpit

"Terkait dengan penyaluran BLT melalui kantor pos, kami berkomitmen akan terus mengawalnya, agar penyaluran ini tepat sasaran dan mencegah terjadinya penyelewengan," tegasnya.

Pihak Kepolisian juga tidak segan-segan menindak tegas, apabila ada oknum-oknum yang bermain melakukan penyelewengan dengan pemotongan-pemotongan BLT tersebutnya.

"Sehingga kami berharap kepada masyarakat juga berperan sama-sama menjaga, mengawal BLT kebijakan pemerintah ini agar tepat sasaran ke masyarakat yang benar membutuhkan," pungkas Wirasto.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved