Tok! DPRD NTB dan Pemprov Tanda Tangani KUA-PPAS Perubahan APBD 2022

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - DPRD NTB bersama Pemerintah Provinsi menandatangani nota kesepakatan bersama postur Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan APBD tahun 2022 pada rapat paripurna yang digelar Jumat malam, (2//9/2022).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, didampingi tiga Wakil Ketua, H Muzihir, H Yek Agil dan Nauvar Furqoni Farinduan.

Sementara dari pihak Pemprov NTB hadir Wakil Gubernur, Hj Sitti Rohmi Djalilah.

Rapat paripurna dimulai dengan pembacaan rancangan nota kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2022 oleh Sekretaris DPRD NTB, H Mahdi Muhammad.

Baca juga: DPRD dan Pemkab Lombok Utara Sepakati KUA-PPAS Perubahan APBD 2022

Disampaikan Mahdi bahwa nota kesepakatan KUA-PPAS tersebut dibuat untuk jadi dasar pembuatan rancangan perubahan APBD tahun 2022.

Sekwan kemudian memaparkan fostur KUA-PPAS Perubahan APBD 2022 yang meliputi postur pendapatan disetujui sebesar Rp5,66 triliun lebih atau bertambah sebesar Rp270 milyar lebih dari fostur pendapatan pada APBD murni 2022.

Pendapatan Asli Daerah ditetapkan sebesar Rp2,75 triliun lebih.

Kemudian pendapatan transfer ditetapkan sebesar Rp2,886 triliun lebih.

Baca juga: Fraksi-fraksi DPRD KSB Sampaikan Sejumlah Catatan Soal Perusahaan APBD 2022

Dan lain-lain pendapatan yang sah ditetapkan meningkat menjadi Rp30,154 milyar.

Kemudian fostur Belanja ditetapkan Rp6,3 triliun lebih atau bertambah sebesar Rp354 milyar lebih dari belanja dari APBD murni 2022.

"Dengan demikian KUA-PPAS perubahan APBD 2022 defisit sebesar Rp664 milyar lebih," ucap Sekwan.

Selanjutnya dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada para wakil rakyat DPRD NTB yang telah melakukan pembahasan usulan KUA-PPAS perubahan APBD 2022 sehingga bisa ditetapkan.

"Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD NTB yang telah berpartisipasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga bisa melaksanakan pembangunan yang maksimal sampai sekarang ini," katanya.

"Dari beberapa saat yang lalu telah kita melewati dinamika pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2022. Tentu ada dinamika perbedaan pendapat dan cara pandang. Tapi telah mampu kita musyawarahkan sehingga sekarang bisa kita sepakati," sambungnya.

Pada kesempatan itu Rohmi juga menyinggung terkait dengan kondisi NTB yang masih belum pulih normal setelah menghadapi Pandemi Covid-19.

Sehingga hal itu kemudian mempengaruhi kondisi fiskal daerah.

"Belum hilang dari ingatan kita Pandemi Covid-19 yang menguras energi dan finansial kita, namun dengan kerja keras bersama, tantangan itu bisa kita hadapi walau semuanya belum selesai tuntas sepenuhnya," ucapnya.

Baru-baru ini kemudian terjadi krisis dunia yang mulai terjadi dan kemudian berdampak pada makin meningkatnya inflansi.

Kondisi tersebut tidak tertutup kemungkinan diprediksikan akan berimbas ke Indonesia, termasuk NTB.

"Karena itu kita harus terus-menerus melakukan upaya nyata untuk antisipasi terhadap pengaruh situasi pergolakan dunia itu, dengan memperkuat kemandirian ekonomi tentunya dengan penguatan UMKM lokal, dorong investasi dan pariwisata," serunya.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2022 itu disusun sebagai bentuk ihtiar bersama dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah untuk digunakan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat NTB.

"Perubahan ini telah tertuang dalam struktur yang telah kita bahas dan sepakati bersama yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dari pimpinan dan seluruh anggota DPRD kami sampaikan trimaksih yang tak terhingga," tutupnya.

Usai itu, Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda kemudian menutup rapat paripurna DPRD NTB setelah dilakukan penandatanganan bersama dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD 2022 bersama Wakil Gubernur NTB.

(*)