Berita Nasional
Meski BLT Sudah Disiapkan, Kenaikan Harga BBM Masih Tahap Hitung-hitungan
“BBM semuanya masih pada proses dihitung dikalkulasi,” kata Presiden Jokowi di Papua, Kamis, (1/9/2022).
lihat foto
TRIBUNLOMBOK.COM - Simpang siur kenaikan harga BBM belum juga mendapat konfirmasi pemerintah.
Sementara ini, Presiden Jokowi hanya bisa memastikan, bahwa persoalan kenaikan BBM masih dalam perhitungan.
Artinya belum ada penyesuaian dari pemerintah mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite.
“BBM semuanya masih pada proses dihitung dikalkulasi,” kata Presiden Jokowi di Papua, Kamis, (1/9/2022).
Baca juga: Harga BBM Pertalite dan Solar di NTB Kamis 1 September 2022 Belum Naik, Tarif Pertamax Turbo Turun
Dari keterangan Jokowi, bisa disinyalir, kenaikan BBM tidak bisa dilakukan serta-merta.
Dalam hal ini perlu dilakukan perhitungan yang matang.
“Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian ya,” katanya.
Meski demikian, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah bantual sosial yang diadakan untuk mengantisipasi efek negatif dari kenaikan harga BMM.
Baca juga: Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM, HMI Cabang Mataram Ancam Gelar Demo Lagi Apabila Tuntutan Diacuhkan
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat intern mengenai pengalihan subsidi BBM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, (29/8/2022).
“Jadi dalam hal ini masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial dalam hal ini di dalam rangka untuk meningkatkan daya beli mereka, terutama karena dalam beberapa waktu terakhir memang tendensi dari kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global, memang perlu untuk direspon,” kata Sri Mulyani.
Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 24,17 triliun rupiah untuk bantalan sosial tersebut yang menyasar 20,65 juta penduduk atau penerima manfaat.
Bantalan sosial tersebut terdiri dari bantuan langsung tunai (BLT) dengan anggaran sebesar 12,4 triliun rupiah.
Baca juga: Ketua DPRD NTB dan Masa Aksi Duduk Bersila di Tengah Jalan, Akhiri Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM
BLT diberikan sebesar Rp150 ribu sebanyak 4 kali yang akan dibayarkan per dua kali.
“Jadi dalam hal ini ibu Mensos akan membayarkannya 2 kali yaitu 300 ribu pertama dan 300 ribu kedua,” kata Menkeu.
BLT tersebut akan disalurkan melalui kantor pos seluruh Indonesia kepada 20,65 juta keluarga penerima.
