PAD Pemkab Lotim Tak Capai Target, DPRD Minta Pokir Diamankan
DPRD Lombok Timur mengkritik pedas Pemkab Lombok Timur karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencapai target
Penulis: Ahmad Wawan Sugandika | Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
lihat foto
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika
TRIBUNLOMBOK.COM,LOMBOK TIMUR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur mengkritik pedas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencapai target.
Lantas, DPRD memanggil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Timur untuk mengamankan Pokok Pikiran (Pokir) pada Rabu (31/8/2022).
DPRD dalam hal ini khawatir, dikarenakan melihat kondisi laporan APBD perubahan tahun 2022 tidak mencapai target yang juga turut mengancam Bantuan Sosial (Bansos) atau Pokir Dewan.
Hal itu berdasarkan laporan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD perubahan, yang disampaikan oleh Kepala BPKAD Lombok Timur H Hasni.
Anggota Komisi III DPRD, Tanwirul Anhar, menilai kondisi keuangan Pemkab sedang tidak baik, dikhawatirkan tidak mencapai target.
Oleh karenanya, Dewan bernegosiasi untuk mengamankan Bansos untuk Konsituennya agar tidak diganggu atau di kurangi.
Kendati demikian, Pemkab Lombok Timur telah berupaya untuk memenuhi target di APBD perubahan.
Baca juga: Bupati Lombok Timur Geram Anggaran Penanganan Kekeringan Banyak Tersedot di Uang Makan & Uang Lelah
Kalaupun tidak tercapai, proposal Bansos yang sudah masuk diharapkannya jangan diganggu. Karena, konsituennya beranggapan pasti realisasi.
"Tolong punya kami jangan diganggu, enggak enak dibawah (konsitennya) karena tidak berhadapan sama satu dua orang," ungkap Tanwirul
Menurutnya, program dari Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy akan berhadapan dengan pihak ketiga, tidak berhadapan langsung dengan masyarakat. Namun, tidak di pungkirkan penerima manfaatnya adalah masyarakat Lombok Timur sendiri.
Salah satunya kata dia, ruas jalan di Sakra Timur, pekerjaanya tidak tuntas karena kondisi anggara daerah tidak mendukung. Tetapi menurutnya, itu hanya untuk kelompok saja.
"Proposal Bansos kami diatas 70 Juta dan berpencar di Lotim, tidak di Sakra Timur saja," ucapnya.
Dengan demikian, Bansos Dewan diharapkan tidak dikurangi namun di perioritaskan Pemkab Lotim. Permohonan itu dianggap bukan untuk politik.
"Ini kan masih bulan delapan, belum akhir tahun, jadi bukan untuk berpolitik," pungkasnya.
(*)
