Berita Lombok Timur

Bupati Lombok Timur Dapat Arahan dari Menko Luhut, Vaksinasi PMK Ditarget 90 Persen Akhir Agustus

Bupati Lombok Timur H M Sukiman Azmy mengikuti rapat koordinasi Pengendalian PMK yang dipimin Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan

TRIBUNLOMBOK.COM/AHMAD WAWAN SUGANDIKA
Bupati Lombok Timur H M Sukiman Azmy mengikuti rapat koordinasi Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di Provinsi Bali, NTB, NTT dan Sulawesi Selatan. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Bupati Lombok Timur H M Sukiman Azmy mengikuti rapat koordinasi Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di Provinsi Bali, NTB, NTT dan Sulawesi Selatan.

Kepala BPKAD, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Lombok Timur mendampingi Bupati pada rakor tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Merves) Luhut Binsar Pandjaitan yang memimpin Rakor tersebut memberikan arahan agar Bali tetap memberlakukan status lockdown sampai perhelatan G20 Indonesia.

"Nol kasus terlaporkan untuk wilayah Bali wajib dipertahankan," tegasnya dalam rapat yang berlangsung secara virtual pada Rabu (10/8/2022).

Baca juga: Penutupan Pasar Hewan Akibat PMK Berlanjut di Lombok Timur, Kerugian Ditaksir Mencapai Ratusan Juta

Sementara kepada NTT, Luhut meminta agar dapat mempertahankan status hijau melalui implementasi disiplin zonasi lalu lintas serta bio-security yang ketat.

Kepada Sulawesi Selatan, Menteri Luhut meminta segera menyelesaikan vaksinasi yang sudah dialokasikan di awal Agustus.

Capaian vaksinasi, harapnya, dapat dikawal dengan baik sehingga dalam waktu satu bulan alokasi awal di Agustus 2022 berupa 115.000 dosis vaksin dapat dimaksimalkan.

Harapan sama juga disampaikan untuk kawasan Bali dan NTB, yaitu agar capaian vaksinasi lebih dari 90 persen di akhir Agustus 2022 ini.

Menghindari kendala terhambatnya penyediaan obat-obatan dan vitamin, Menteri Luhut memerintahkan agar menghitung kebutuhan, memeriksa ketersediaan dan kondisi rantai pesediaan.

"Tidak boleh ada kondisi di mana peternak tidak dapat menemukan suplai obat atau vitamin," ujarnya.

Baca juga: Petugas Gabungan Sekat Lalu Lintas Ternak di Pasar Hewan Lombok Tengah untuk Cegah PMK

Luhut juga meminta agar Babinsa dan Bhabinkamtibmas dapat dilibatkan secara aktif dalam operasional lapangan, termasuk kegiatan vaksinasi, pengobatan,testing dan edukasi kepada peternak.

Luhut mengimbau agar Kementan dan satgas BNPB memastikan Dinas Peternakan, POV, serta TNI/Polri menerima semua materi, baik SOP, infografis, maupun juknis dalam paket yang terpadu untuk diteruskan sampai kebawah dan dipahami dengan mudah oleh masyarakat, utamanya peternak.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved