DAK Dikbud NTB 2022 Berpotensi Dibatalkan

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gonjang-ganjing soal Dana Alokasi Khusus (DAK) Dikbud NTB terus bergulir.

Sejumlah pihak memberikan atensi terhadap kasus tersebut.

Tersebarnya sejumlah dugaan bukti transfer dan kwitansi 'fee' proyek yang sejatinya belum dikerjakan tersebut menimbulkan tanda tanya besar.

Jika temuan soal kejanggalan proyek tersebut makin kuat, maka DAK Dikbud NTB 2022 berpotensi dibatalkan.

"Saya khawatir kalau ini terus ramai, pusat merekam dan membaca, uang kita bisa tidak turun," kata Kepala Dinas Dikbud NTB Aidy Furqon pada Senin, (8/8/2022).

Baca juga: Dukungan Terus Mengalir, Khairul Rizal Diminta Maju di Pilbup Lombok Tengah 2024

Aidy khawatir, jika sampai polemik ini tak berkesudahan hingga sampai pembatalan, maka Provinsi NTB akan menanggung akibatnya.

"Kalau kondisinya terus beginu, ada pihak bermain di belakang, itu akan menyangkut nasib NTB 5 tahun, tidak akan dapat suntikan dana. Sedangkan APBD kita tidak akan mampu mencarikan kita dana sebesar ini. Kalau gugur sekarang ya walalhua'lam," katanya.

Ia menuturkan, apabila pencairan DAK ini sampai gagal, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum.

"Kita menelaah, apabila ini akan menyebabkan gagalanya proses DAK, tentu jalur hukum menjadi salah satu alternatif," ujaranya.

Ketika disinggung soal menyebarnya dugaan 'fee' DAK Dikbud, Aidy mengaku tak tahu-menahu soal hal tersebut.

Baca juga: Tak Kunjung Ditemukan, Pencarian Nelayan Hilang di Perairan Gili Trawangan Dihentikan

"Saya justru tahu informasi dari media. Tidak ada fee fee an, satu persen pun uang kita belum keluar."

"Informasi soal "fee-fee" itu bikin saya spot jantung. Saya hampir tiap malam nggak bisa tidur nyenyak."

Pihaknya meminta, bagi siapapun yang mengetahui ada oknum Dikbud yang bermain dalam kasus DAK ini untuk segera dilaporkan.

"Saya minta kwitansi itu dikasi ke kita. Itu sudah di luar on the track," bebernya.