KPK Bidik Proyek Sarpras Rehab Rekon Banjir Bandang Tahun 2016 di Kota Bima

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Dugaan pemeriksaan sejumlah pejabat teras di Pemerintahan Kota Bima, diduga berkaitan dengan dana hibah Rp 166 Miliar dari pemerintah pusat. 

Anggaran Rp 166 Miliar tersebut, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dampak banjir bandang tahun 2016 lalu. 

Anggaran fantastis ini, mulai terrealisasi pada tahun 2017 yang dialokasikan ke BPBD Kota Bima dan dikerjakan selama 3 tahun, sampai tahun 2019. 

Ada sejumlah pekerjaan yang masuk dalam slot dana hibah ini. 

Mulai dari pembangunan rumah relokasi sebanyak 1.200 unit yang dibagi dibangun pada 3 lokasi relokasi dan sebagiannya di lahan pribadi penerima relokasi. 

Kemudian selain rumah, juga ada pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di 3 lokasi relokasi yakni di Jatibaru, Oi Fo'o dan Kadole. 

Baca juga: Update: Dua Kadis di Kota Bima Diperiksa KPK, Dana Miliaran Rupiah untuk Bencana Banjir 2016 Disebut

PSU ini terbagi lagi dalam pekerjaan fasilitas jalan dalam lokasi relokasi, penerangan, air, hingga drainase. 

Informasi yang dihimpun wartawan, pekerjaan yang berkaitan dengan PSU inilah yang dibidik oleh lembaga anti rasuah Republik Indonesia (RI). 

Wartawan kemudian menghimpun informasi, terkait sejumlah fasilitas yang telah dibangun di lahan relokasi Kadole. 

Jauhar seorang warga bantaran sungai Padolo, mengaku hingga saat ini belum pindah ke rumah relokasi. 

Alasannya, karena masih ada fasilitas yang belum baik. 

"Kondisi rumahnya belum layak ditempati, sinyal hp tidak ada, sekolah tidak ada, pasar tidak ada, masjid  belum ada, air juga belum ada," ungkapnya saat ditemui wartawan di kantor Pemkot Bima. 

Baca juga: Sejumlah Pejabat di Pemerintah Kota Bima Dikabarkan Diperiksa KPK, Soal Kasus Apa?

Menurut Jauhar, untuk fasilitas air bersih di rumah relokasi belum ada pipanisasi yang menuju ke rumah-rumah. 

"Ada mata air, tapi tidak ada pipanisa. Kalau nama tempat saya itu di bagian ekor burungnya. Saya Ketua Pokmas Sigi Mantika," aku Jauhar, Senin (1/8/2022). 

Ditanya fasilitas jalan dan penerangan, menurut Jauhar sudah ada dan dalam kondisi baik. 

"Kalau jalannya aman. Listrik juga sudah ada di setiap rumah," tambahnya. 

Ditanya jumlah warga yang sudah pindah, Jauhar mengatakan baru sekitar 5 Kepala Keluarga (KK) yang pindah. 

"Baru sebagian kecil yang pindah," tandasnya. 

Selain fasilitas yang belum memadai, juga masih adanya kesibukan di pusat Kota Bima sehingga membuat dirinya belum pindah dan masih bertahan di bantaran sungai. 

Sementara itu, Sekda Kota Bima H Mukhtar mengungkap, untuk rumah-rumah di relokasi yang retak dilakukan perbaikan bersama-sama oleh sejumlah OPD di Kota Bima. 

Sumber anggarannya, dari pribadi kadis sebagai bentuk partisipasi pejabat dalam pembangunan daerah. 

"Hanya seratus dua ratus, itu sumbangan pribadi. Sebagai sumbangsih," ujarnya. 

Perbaikan pada retak-retak rumah relokasi itu tegasnya, sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemeriksaan KPK kepada dua kadis. 

Selain memperbaiki, sejumlah OPD juga bergotong royong membersihkan semak belukar yang mulai tumbuh di beberapa rumah relokasi.

(*)