Berita Bima
Sejumlah Pejabat di Pemerintah Kota Bima Dikabarkan Diperiksa KPK, Soal Kasus Apa?
Informasi yang mengemuka pemeriksaan KPK ini terkait dengan dana hibah di Kota Bima
Penulis: Atina | Editor: Wahyu Widiyantoro
lihat foto
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina
TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Sejumlah pejabat di Pemerintahan Kota Bima dikabarkan diperiksa lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kabar pemeriksaan yang dilakukan lembaga anti rasuah ini sudah berhembus sejak pekan lalu di kalangan pegawai di Pemerintahan Kota Bima.
Informasi yang dihimpun wartawan, pejabat yang diperiksa ini setingkat Kepala Dinas (Kadis) dan pejabat senior.
Informasi awal dari sumber TribunLombok.com, pemeriksaan ini berkaitan dengan penggunaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi banjir bandang Kota Bima tahun 2016 sebesar Rp 166 miliar.
Baca juga: Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bima Semester Pertama Tahun 2022 Rp345,35 Miliar
Kabag Hukum Setda Kota Bima yang dikonfirmasi enggan berkomentar.
Ia menyarankan agar menghubungi Dinas Kominfotik karena untuk rilis berita satu pintu.
"Satu pintu di Dinas Kominfotik," jawabnya pada Minggu (31/7/2022).
Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima H Mahfud yang juga dimintai konfirmasi terkait hal itu, menjawab tidak tahu.
"Untuk sementara belum ada informasi yang saya dapat. Nanti Senin akan saya koordinasi," tandasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, H Mukhtar yang dikonfirmasi sejak Minggu (31/7/2022) malam, enggan menjawab dan berjanji kepada wartawan untuk bertemu keesokan harinya.
"Besok saja. Saya jam 07.30 itu sudah ada di kantor tidak pernah telat. Di sini (lapangan volly) tidak bisa dengar, ribut," kata Mukhtar.
Namun saat ditemui pada Senin (1/8/2022) pagi, Sekda justru tidak berada di ruangannya.
Dari informasi kegiatan di Pemerintahan Kota Bina, Sekda sempat memimpin apel pagi di halaman kantor Pemkot Bima.
Wartawan juga sempat menemui Kalak BPBD Kota Bima Hj Jaenab yang menurut informasi menjadi satu di antara pejabat yang diperiksa.
