KPK Turun ke Lombok Timur, Cegah Korupsi dan Dorong Pemda Optimalkan Pengelolaan Aset

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Daerah Lombok Timur melakukan evaluasi untuk memberantas korupsi di daerah, Rabu (27/7/2022).

Dok.Humas Pemkab Lotim
Sekda Kabupaten Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik (dua dari kiri) saat rapat koordinasi dengan KPK, Rabu (27/7/2022). 

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Pemerintah Daerah Lombok Timur sudah mulai melakukan digitalisasi sejak awal tahun 2022.

Kendati demikian pemerintah daerah masih menemui kendala teknis dalam pelaksanaanya.

Diantaranya terkait kestabilan jaringan.

Hal itu diakui Sekretaris Daerah Muhammad Juaini Taofik, dalam sambutannya pada rapat monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi terintegrasi, yang berlangsun, Rabu (27/7/2022).

Kepada Direktur Kasatgas Korsup Wilayah V KPK RI Abdul Haris beserta rombongan, Taofik menjelaskan terkait proses pengadaan barang dan jasa.

"Pemda sudah berupaya melibatkan pihak ketiga yang ada di daerah sebagai penyedia barang dan jasa pemerintah," ucapnya.

Saat ini tersedia 10 etalase yang bisa diisi UKM dan koperasi lokal, dimana hal tersebut sudah pula disosialisasikan sebelumnya.

"Digitalisasi sebagai sebuah keniscayaan harus bisa diterima," ujarnya.

Baca juga: KPK Minta Pemkab Lombok Barat Bangun Command Center Pelayanan Masyarakat

Dijelaskan pula 11 potensi PAD Lombok Timur hanya menyumbang 14 persen persen APBD Lombok Timur.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved