Bupati Sukiman dan Institut Kapal Perempuan Teken MoU, Dukung Program Inklusi di Lombok Timur

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM,LOMBOK TIMUR - Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy menandatangani kesepakatan bersama dengan Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif (Kapal) Perempuan terkait pelaksanaan program inklusi di Kabupaten Lombok Timur.

Penandatanganan MoU tersebut berlangsung, di kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (27/72022).

Pada acara tersebut lima perempuan yakni Fauziah, Zinuraini, Kurniati, Siska, dan Marlina, dari Sekolah Perempuan menyampaikan harapannya kepada Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy.

Mereka berharap, ke depan berbagai keluhan masyarakat terhadap bantuan maupun layanan pemerintah dapat di respon positif oleh pemda.

Diantaranya terkait persoalan kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI), kelengkapan dokumen kependudukan, akta nikah atau akta cerai.

Jika tidak mendapatkan pelayanan dengan baik, dapat berdampak terhadap bantuan sosial dan program pemerintah lainnya.

Baca juga: KPK Turun ke Lombok Timur, Cegah Korupsi dan Dorong Pemda Optimalkan Pengelolaan Aset

Begitu pun terkait penguatan kapasitas dan fasilitas umum yang layak bagi difabel, upah layak, hingga implementasi Peraturan Bupati (Perbup) terkait pencegahan perkawinan usia anak yang dinilai belum optimal.

Mendengar hal itu, Bupati Sukiman memerintahkan seluruh jajarannya untuk merespons berbagai harapan tersebut.

"Seluruh OPD diharapkan dapat mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan kelompok marjinal rentan seperti difabel ini," ujarnya.

Tidak saja OPD, Bupati juga meminta desa dapat mengalokasikan dana bagi pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan tersebut.

Usai merespons hasil musyawarah perempuan tersebut, Bupati melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Institut Kapal Perempuan terkait pelaksanaan program inklusi di Kabupaten Lombok Timur.

Inklusi merupakan program kemitraan Australia dan Indonesia menuju masyarakat inklusif.

Ini sebagai salah satu upaya menghapus kekerasan maupun diskriminasi terhadap kelompok rentan dan minoritas menuju pembangunan yang inklusif

Lombok Timur menjadi satu dari 10 kabupaten/kota yang dipilih dalam pelaksanaan program inklusi ini, dengan Institut Kapal Perempuan, dan LPSDM NTB sebagai mitra pendamping.

Direktur Eksekutif Institut Kapal Perempuan Misiyah yang hadir secara virtual menyampaikan, program ini juga merupakan kelanjutan program yang telah dijalankan Insitut Kapal Perempuan di Lombok Timur yaitu program ACTION.

"Langkah ini merupakan sejumlah inteverensi atas dilaksanakannya Program INKLUSI termasuk sebagai bentuk respon terhadap dampak pandemi Covid-19 yang masih terasa hingga sekarang," sebutnya.

Dijelaskannya, pelaksanaan program INKLUSI ini akan menyasar 12 desa di 9 kecamatan.

Tujuannya untuk memperkuat kepemimpinan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan, akses, partisipasi, dan kontrol terhadap program-program pembangunan.

Sekaligus sebagai bagian dari perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan perspektif Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI).

Selain itu, program ini diharapkan dapat mendukung pengintegrasian perspektif GEDSI dalam pengembangan data, perencanaan, penganggaran, pembentukan kebijakan, monitoring dan evaluasi.

Langkah ini adalah upaya memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengatasi penyebab marjinalisasi di Indonesia.

Serta yang terpenting adalah mendukung komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

(*)