Aturan Pemkab Bima soal Joki Cilik Tak Sesuai SE Bupati, Ini Kata Pegiat Anak
Koalisi Stop Joki Cilik mengatakan aturan yang dikeluarkan Pemkab Bima tersebut menyalahi UU Perlindungan Anak dan Perda NTB.
Penulis: Atina | Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
lihat foto
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina
TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Koalisi Stop Joki Cilik, menanggapi aturan lanjutan dari Surat Edaran (SE) Bupati Bima, tentang penggunaan anak sebagai joki.
Yan Mangandar kepada TribunLombok.com menyampaikan, sudah jelas terlihat jika aturan tindak lanjut yang dihasilkan dalam rapat bertentangan dengan SE Bupati Bima.
"Terutama terkait batasan umur," tegasnya.
Bahkan kata Yan, aturan yang dikeluarkan Pemkab Bima tersebut menyalahi UU Perlindungan Anak dan Perda NTB.
Pasalnya, aturan tersebut menempatkan anak dalam kondisi rentan.
"Itu tidak boleh," ujar Yan.
Baca juga: Pemkab Bima Keluarkan Tindak Lanjut Tentang Joki Cilik, Isinya Bertentangan dengan SE Bupati
Akan tetapi, penggunaan anak sebagai joki menjadi kebiasaan yang sudah berlangsung cukup lama.
Sehingga menurut Yan, untuk mengubahnya tidak dengan cara dan waktu yang cepat.
Yan juga mengaku, pihaknya berupaya memahami sikap pemerintah yang terkesan ambigu.
Hal yang paling penting saat ini kata Yan, Pordasi segera menyambut tindak lanjut tersebut.
Jangan selalu membiarkan joki anak bertarung nyawa, di punggung kuda dengan minim keamanan, hingga tidak adanya jaminan kesehatan dan kesejahteraan.
"Jika benar Pordasi ingin memajukan olahraga ini, segera bersama dinas terkait olahraga lakukan pembinaan untuk joki-joki kuda pacuan dari NTB khususnya Bima," tantang advokat yang konsen pada isu anak ini.
Baca juga: Status Kota Layak Anak Kota Bima Naik ke Madya di Tengah Polemik Joki Cilik Pacuan Kuda
Ia menambahkan, telah mengusulkan draf SE untuk Gubernur NTB yang bisa menjadi jalan tengah bagi hak-hak anak dalam praktik joki cilik.
Sebelumnya, Pemkab Bima mengeluarkan aturan baru berkaitan dengan penggunaan anak sebagai joki cilik.
