Koalisi Golkar, PAN, dan PPP Bisa Ubah Peta Politik Pilpres 2024

TRIBUNLOMBOK.COM - Sejumlah pihak menginginkan agar pilpres 2024 tidak diikuti hanya dua paslon.

Koalisi Indonesia Bersatu yang disepakati Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama Ketua Umum Golkar dan PPP merupakan keputusan politik yang sangat strategis.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo.

Baca juga: Ada Arahan Istana di Balik Koalisi Golkar, PPP, dan PAN? Ini Kata Pengamat

Baca juga: Koalisi Golkar, PPP, dan PAN, Pilpres berpotensi Diikuti Tiga Paslon

"Sebagai kader PAN, berdasarkan analisis yang obyektif, saya meyakini koalisi ini akan sangat memperkuat posisi politik ketiga parpol dalam pileg dan pilpres 2024," kata Dradjad dalam keterangannya, Senin (16/5/2022).

Dradjad pun membeberkan analisisnya terkait peluang ketiga Parpol tersebut untuk berkoalisi di 2024.

Pertama, kesepakatan ketiga Ketua Umum mempunyai efek kejut politik yang besar.

Partai Politik lain baru berancang-ancang menjajaki koalisi, Golkar, PAN, dan PPP sudah terlebih dulu menyepakati membangun koalisi.

Dari hasil Pileg 2019, ketiga partai tersebut memperoleh 26,82 persen kursi DPR dan 23,93 persen suara.

Jadi Koalisi Indonesia Bersatu sudah memenuhi persyaratan pasal 222 dari UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum untuk mengusung Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2024.

Parpol lain tentu jadi berhitung, apa yang membuat ketiga Ketua Umum Parpol tersebut jauh-jauh hari sudah bisa menyepakati koalisi?

"Saya menduga, beberapa Parpol terkejut karena tidak menyangka perkembangan ini (caught by surprise). Bisa saja mereka mempercepat rencana koalisi mereka, atau berusaha merangkul ketiga Parpol tersebut, atau bisa juga berusaha agar Koalisi Indonesia Bersatu tidak jadi terwujud," kata Dradjad.

"Yang jelas, keputusan Golkar, PAN dan PPP telah mengubah peta politik nasional dengan cukup signifikan," lanjut dia.

Kedua, Dradjad menyebut, tokoh-tokoh nasional yang potensial menjadi Capres jelas akan menjajaki dukungan koalisi ini.

Tokoh yang sekarang menjadi Ketum parpol atau putri Ketum parpol seperti Puan Maharani, Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mau tidak mau harus mengkaji, apakah koalisi ini bisa diajak mendukung, atau justru menjadi pesaing politik.

Sementara, tokoh yang bukan Ketum parpol seperti Ganjar Pranowo, Anies Basweda, Soetrisno Bachir, Sandiagan Uno dan Erick Thohir, mau tidak mau perlu menjajaki apakah bisa diusung koalisi ini.