Aksi 21 April
Pimpinan DPR RI Terima Massa Aksi Mahasiswa dan Buruh, Ini Kesepakatannya
Dua pimpinan DPR RI yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel menerima perwakilan massa demonstrasi dari buruh dan mahasiswa.
TRIBUNLOMBOK.COM - Dua pimpinan DPR RI yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel menerima perwakilan massa demonstrasi dari buruh dan mahasiswa.
Pantauan Tribunnews.com, perwakilan massa diterima di ruang rapat pimpinan di lantai 4, Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/4/2022).
Kurang lebih 30 menit pimpinan DPR mendengarkan aspirasi dari perwakilan massa.
Baca juga: Kesal Tak Ditemui Presiden dan Wakil Presiden, Massa Aksi 21 April Janji Adakan Demonstrasi Lanjutan
Baca juga: Aksi Hari Kartini di NTB: Perempuan Berbaju Adat Demo Kantor Dewan, Sentil Soal Harga Minyak Goreng
"Tadi kawan-kawan dari Gebrak dan AMI itu menyampaikan beberapa poin aspirasi yang disampaikan kepada DPR. Kami selaku pimpinan berdua dengan Pak Rachmat Gobel barusan menerima aspirasi tersebut, dan kami ada beberapa hal yang kami diskusikan dengan kawan-kawan untuk kemudian masukkan kami di DPR untuk nanti kita share ke teman-teman dan juga tentunya, kepada pemerintah demikian," kata Dasco.
Gobel menambahkan bahwa para perwakilan massa menyampaikan beberapa tuntutan, satu diantaranya mengenai Omnibus Law Cipta Kerja.
"Ya yang dituntut seperti yang disampaikan waktu lalu, soal omnibus law, mengenai penurunan harga kebutuhan pokok, apalagi menjelang lebaran ini. Dan hal-hal lain menyangkut pendidikan juga," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Pusat Nining Elitos menyoroti proses legislasi yang sering kali tak melibatkan partisipasi publik, misalnya Omnibus Law Cipta Kerja.
Dia berharap kedepannya DPR dan pemerintah melibatkan partisipasi publik dalam setiap pembahasan RUU.
"Problemnya hari ini adalah regulasi sering kali tidak melibatkan partiispasi publik yang dilakukan oleh pemerintah atau regulasi yang dilahirkan adalah hanya sosialisasi berbeda sosialisasi dengan partisipasi publik," tandasnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com