Kualitas SDM Biang Kerok Pengangguran di NTB, Ini Strategi yang Dilakukan Pemerintah Daerah
Rendahnya kualitas SDM masih menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengangguran di Nusa Tenggara Barat (NTB). Persoalan ini menjadi tantangan.
Penulis: Robbyan Abel Ramdhon | Editor: Sirtupillaili
lihat foto
Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT tertinggi terdapat penduduk berstatus lulusan SMA Kejuruan sebesar 9,71 persen.
Sejalan dengan kondisi ketenagakerjaan, tingkat kesejahteraan di Provinsi NTB periode September 2020 mengindikasikan penurunan kinerja dibandingkan periode Maret 2020 dan September 2019.
Angka kemiskinan per September 2020 tercatat sebesar 14,23 persen.
Meningkat dari periode Maret 2020 yang sebesar 13,97 persen dan periode September 2019 yang sebesar 13,88 persen.
Bahkan, persentase kemiskinan di NTB lebih besar dari angka kemiskinan nasional (Indonesia) yang masih berada dalam hitungan satu digit, yakni 9,71 persen.
Kenaikan ini diperkirakan seiring dengan meningkatnya tekanan pada lapangan usaha dan penurunan kondisi ketenaga kerjaan di masa pandemi Covid-19.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Julmansyah mengemukakan pendapat serupa mengenai SDM NTB.
Menganalisis sesuai bidangnya, ia mengatakan, kualitas SDM NTB sejalan dengan angka membaca buku masyarakatnya.
Menurut Kadis Julmansyah, rasio ketersediaan buku di NTB masih rendah.
Sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses informasi dan pengetahuan tentang kebutuhan atau solusi atas masalahnya.
“Sebenarnya bukan itu (minat membaca) masalahnya, masalahnya pada rasio buku. Orang mau baca apa kalau buku tidak tersedia, sementara rasio buku kita satu banding sembilan puluh. Satu buku ditunggu oleh sembilan puluh orang,” ungkap Kadis Julmansyah, dikonfirmasi terpisah.
Berkaitan dengan itu, Kadis Julmansyah singgung peran-peran perpustakaan yang ada di desa.
Menurutnya, keberadaan perpustakaan yang ada di desa-desa, mestinya dapat mendorong peningkatan literasi masyarakat dan dapat menjawab solusi permasalah SDM.
“Kita berharap pemerintah desa, dengan APBDes bisa dibelanjakan untuk pembelian buku, itu salah satu cara meningkatkan kapasitas SDM masyarakat desa," ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya bersama Perpustakaan Nasional mencetuskan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
