Respons Presiden Jokowi Usai Mendengar Pedagang di NTT Teriak 'Tiga Periode'

Presiden berharap, penataan Kota Kupang tersebut akan mengubah wajah dan infrastruktur Kota Kupang menjadi lebih baik.

“Kita harapkan juga akan mengubah wajah destinasi wisatanya dan membuat pengunjung makin senang dan nyaman berkunjung ke NTT, khususnya Kota Kupang,” tandasnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), penataan kawasan Kota Kupang yang mencakup Pantai Kelapa Lima, Pantai LLBK/Kota Lama, dan Jalan Frans Seda, dilaksanakan pada rentang 2020-2021.

Penataan kawasan itu mencakup area seluas 51.900 meter persegi dan memakan biaya Rp80 miliar.

Penataan kawasan Kota Kupang tersebut diharapkan akan memberikan sejumlah manfaat antara lain pemugaran kawasan Kota Lama sebagai ikon Kota Kupang, menjadi destinasi wisata kuliner yang akan menampung 140 pedagang lokal untuk meningkatkan daya tarik wisatawan, serta sebagai ruang terbuka publik untuk atraksi seni dan budaya Provinsi NTT.

Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti.

Dari tempat itu, Jokowi dan rombongan menuju Lanud El Tari Kupang, selanjutnya dengan menggunakan helikopter menuju SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Di TTS, Presiden meninjau langsung upaya percepatan penurunan stunting di daerah kategori merah.

Masih dikutip dari laman Setpres, pemerintah menargetkan angka prevalensi kekerdilan atau stunting pada tahun 2024 berada di bawah 14 persen.

Saat meninjau program percepatan penurunan stunting di Desa Kesetnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kamis, 24 Maret 2022, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa target tersebut harus menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

“Saya minta seluruh gubernur, bupati, wali kota di seluruh Tanah Air juga akan saya sampaikan hal yang sama bahwa jangan sampai target angka 14 persen itu luput, harus tercapai,” ujar Presiden.

Presiden pun mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Menurutnya, kegiatan yang berkaitan dengan stunting seperti pendampingan calon pengantin sebelum menikah harus dikerjakan.

“Karena belum tentu semua pengantin itu tahu meskipun punya uang banyak tapi kalau enggak tahu apa yang harus dilakukan, disiapkan, itu bisa jadi keliru juga,” tambahnya.

Selain itu, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah juga akan melakukan intervensi terhadap gizi anak, kondisi rumah, dan ketersediaan air.