PSI Kritik Kebijakan ASN Wajib Beli Tiket MotoGP, Pemprov NTB Beri Klarifikasi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) membeli tiket MotoGP tuai kritikan.

Salah satunya diungkapkan DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) NTB.

Ketua DPW PSI NTB Dian Sandi Utama menilai, sebaiknya ASN tidak diwajibkan membeli tiket MotoGP Mandalika.

"Tidak perlu dimobilisasi dari pejabat publik. Karena tidak semua orang juga senang nonton balap motor. Tidak boleh dipaksakan," katanya, dikutip dari Tribunnews.com, Kamis, 3 Maret 2022.

Meski ajang tersebut merupakan gawe pemerintah yang harus sama-sama disukseskan, tapi mereka tidak setuju memaksa ASN membeli tiket.

Menurut Dian, para ASN ini juga banyak yang merupakan ibu rumah tangga yang juga memikirkan harga minyak goreng, tahu tempe, dan beras.

Meski begitu, Sandi menyebut pihaknya mendukung penuh jika ada upaya-upaya negosiasi yang dilakukan Pemprov NTB untuk mendapatkan diskon (harga tiket) lebih besar bagi ASN dan masyarakat NTB secara luas.

"Rakyat NTB sebagai tuan rumah jangan sampai menjadi tamu di acara yang digelar di tanah mereka sendiri. Bagus kalau rakyat NTB dapat diskon khusus," ucap Dian.

Baca juga: Sebut Tak Ada Kewajiban ASN Beli Tiket MotoGP, Pemprov NTB: Kami Hanya Memfasilitasi Pembelian

Baca juga: Klarifikasi Pemprov NTB Soal ASN Wajib Beli Tiket MotoGP Mandalika: Hanya Diminta Fasilitasi

Terkait isu tersebut, Pemprov NTB sudah memberikan klarifikasi.

Sadimin, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan menjelaskan, dalam surat edaran tersebut, tidak ada kata mewajibkan ASN membeli tiket.

Kalimat wajib, kata Sadimin, barangkali mulai muncul pasca rapat yang dilakukan Sekda NTB dengan jajaran Menteri Kabinet Kerja.

"Jelas kalau di surat itu tidak ada kata mewajibkan ya," kata Sadimin, di kantor Gubernur NTB, Jumat, 4 Maret 2022.

"Nah kalau ucapan Sekda yang bilang wajib, saya kurang tahu, karena saya tidak ikut rapat," ujar Sadimin.

Ia juga menyebutkan bahwa pemprov NTB tidak menjual tiket.

Melainkan hanya memfasilitasi.

"Yang jelas ndak menjual, apalagi dapat untung. Pembayaran juga langsung ke Xplorin, tapi bagi yang tidak bisa, bisa membayar lewat kita, untuk kemudahan," paparnya.

"Tidak semua paham teknologi, yang bingung mau beli tiket ke mana, tinggal datang ke OPD kita fasilitasi," sambungnya.

Pembelian tiket MotoGP melalui pemprov NTB akan mendapatkan potongan harga sebesar 10 persen jika dibandingkan dengan di tempat lain.

Namun, kata Sadimin, diskon ini akan berlaku jika pembelian secara kolektif yakni 101 orang.

"Kita dapat diskon kalau yang beli itu sekitar 101 orang, kalau kurang dari itu ya endak ada diskon," kata Sadimin.

Ia juga menambahkan bahwa SE yang diterbitkan Sekda NTB itu sebelumnya telah dikoordinasikan ke Gubernur NTB.

"Kalau soal koordinasi itu sudah kita jalankan, sudah kita infokan ke Pak Gubernur, koordinasinya jalan," kata Sadimin sembari menunjukkan bukti pesan ke Gubernur NTB.

Sebelumnya, pembelian tiket MotoGP Mandalika dikabarkan masih lesu.

Tercatat hanya sekitar 21.530 yang baru terjual dari jumlah tiket harian sebanyak 63.534 tiket yang disediakan.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul ASN NTB Diwajibkan Beli Tiket MotoGP Mandalika, PSI: Tak Semua Orang Suka Nonton Balap Motor