Tegas, Ini Kata Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024

TRIBUNLOMBOK.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyampaikan pandangannyaterkait isu Pemilu 2024 ditunda sekaligus bertambahnya masa jabatan presiden.

Politis senior ini menyebutkan bahwa pergantian kepemimpinan merupakan hal yang wajar.  

Mantan politisi PKS juga berpesan agar tak ada lagi pemimpin yang didewakan.

Baca juga: Pengamat: Setalah Gus Yahya, Warga NU Diklaim Akan Dukung Penundaan Pemilu 2024

Baca juga: Polemik Penundaan Pemilu 2024 dan Kegelisahaan Segelintar Orang di Lingkaran Jokowi

"Kita tidak boleh lagi mendewakan pemimpin. Mereka manusia biasa seperti kita."

"Sekali lagi, mengganti pemimpin bukan bencana dan KPU dan DPR menyepakati 14/2/2024 kita Pemilu."

"Semuanya sudah berlangsung baik terutama dalam dua pemilihan presiden langsung yang terakhir," tulis Fahri.

Usulan Penundaan Pemilu 2024

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, usulan penundaan pemilu muncul dari beberapa tokoh nasional, yang notabene merupakan "orang dekat" Jokowi.

Antara lain Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Namun tampaknya usulan tersebut banyak mendapat penolakan dari masyarakat.

Mayoritas publik menolak soal usulan penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu terlihat dalam hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) yang dilakukan pada 12 - 24 Februari 2022 di 34 Provinsi.

"Berdasarkan temuan survei LSN, sebanyak 68,1 persen responden menyatakan tidak setuju terhadap usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dengan alasan apapun," kata Direktur Eksekutif LSN, Gema Nusantara Bakry dalam rilis survei secara virtual, Kamis (3/3/2022).

Selain itu, Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga merilis hasil survei mengenai sikap publik terhadap penundaan Pemilu dan masa jabatan Presiden.

Berdasarkan survei LSI yang dilakukan pada 25 Februari-1 Maret 2022 ini, mayoritas masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan Presiden karena alasan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Responden lebih setuju Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2024.

Baca juga: Muncul Petisi Tolak Penundaan Pemilu 2024, Dinilai Hanya Keinginan Para Elite dan Langgar Konstitusi

Dalam survei LSI, ada dua pendapat yang diberikan kepada responden.

Pendapat pertama, Presiden Jokowi diperpanjang masa jabatannya hingga 2027 tanpa pemilihan umum karena pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Pendapat kedua, sesuai dengan UUD 1945, Presiden harus dipilih rakyat dan dibatasi hanya dua masa jabatan masing-masing selama lima tahun, dan Presiden Jokowi harus mengakhiri masa jabatannya pada 2024 meskipun pandemi belum berakhir.

Dari dua pendapat tersebut, masyarakat yang setuju pendapat pertama sebanyak 20,3 persen.

Sementara itu, sebanyak 70,7 persen kelompok yang tahu isu itu setuju dengan pendapat kedua.

"Secara keseluruhan 70,7 persen lebih menyetujui pendapat kedua artinya menolak perpanjangan masa jabatan presiden."

"Di kalangan yang tahu atau aware isu ini, penolakan lebih tinggi lagi, yaitu 74,3 persen,” Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Kamis (3/3/2022).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tak Setuju Pemilu 2024 Ditunda, Fahri Hamzah: Kita Tidak Boleh Lagi Mendewakan Pemimpin,