Cerita KNTI Dampingi Nelayan, Bantu 600 Orang Dapat Akses BBM Bersubsidi di Lombok Timur

Selain karena banyak nelayan tidak mengetahui program BBM bersubsidi, pemerintah juga belum memperbarui data nelayan.

Penulis: Sirtupillaili | Editor: Salma Fenty
TribunLombok.com/Sirtupillaili
Ketua DPD KNTI Lombok Timur Muhammad Ori Dedi Sopian (dua dari kanan) bersama para nelayan di Desa Jerowaru, Lombok Timur, 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR – Sekitar 600 orang nelayan di Lombok Timur akhirnya mendapatkan kartu e-Kusuka untuk mengakses Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Hal itu tidak lepas dari perjuangan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) yang turun ke lapangan memfasilitasi para nelayan.

Bersama Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Perkumpulan Inisiatif, Kota Kita, dan International Budget Partnership, KNTI mendorong perbaikan data nelayan penerima BBM bersubsidi.

Ketua DPD KNTI Lombok Timur Muhammad Ori Dedi Sopian menuturkan, BBM bersubsidi merupakan kebutuhan vital bagi nelayan, bahkan sudah menjadi kebutuhan pokok nelayan.

Dalam sebulan kebutuhan BBM nelayan sangat banyak. Karenanya, BBM bersubsidi sangat dibutuhkan untuk meringankan beban mereka.

Tapi banyak nelayan di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Lombok Timur tidak mendapatkan BBM tersebut.

Menyikapi hal itu, KNTI Lombok Timur turun mendalami persoalan tersebut.

Bersama mitra koalisi KNTI menemukan data banyak BBM bersubsidi bagi nelayan tidak terserap.

Selain karena banyak nelayan tidak mengetahui program BBM bersubsidi, pemerintah juga belum memperbarui data nelayan.

Baca juga: Pemprov NTB Minta Perusahaan Fasilitasi UMKM Lokal Tampil di Event MotoGP

Baca juga: Nelayan di Lombok Timur Kepergok Mengebom Ikan, Bahan Peledak Dibeli dari Orang Lain

”KNTI dalam hal ini membantu kerja-kerja pemerintah dalam hal  proses pendataan, berapa jumlah nelayan Lombok Timur. Hasil survei ini menjadi bahan pertimbangan,” katanya.

Menurut Dedi Sopian persoalan data nelayan menjadi masalah yang sangat krusial. Karena menyangkut kuota dan jumlah nelayan penerima bantuan tersebut.

Di sisi lain, pemerintah selama beberapa tahun belum memperbarui data nelayan.

”Ini (data) juga menjadi persoalan. Sehingga kami coba menampilkan data agar kebutuhan BBM bersubsidi ini bisa tersalurkan lebih maksimal,” katanya.

Saat melakukan survei, sebagian besar nelayan mengaku tidak pernah dimasukkan dalam data.

Sumber: Tribun Lombok
Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved