Fitra NTB Soroti Kinerja Keuangan Pemprov NTB yang Terus Merosot

Hal tersebut tercermin dari kinerja keuangan daerah. Bahkan capaian tahun 2021 tercatat sebagai yang terburuk dalam satu dekade.

Penulis: Sirtupillaili | Editor: Salma Fenty
Filtra
Grafik keuangan pemprov NTB. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti lemahnya kinerja keuangan Pemprov NTB empat tahun terakhir.

“Kinerja pemerintah Provinsi NTB menunjukkan tren yang memprihatinkan dalam beberapa tahun terakhir,” kata Direktur Fitra NTB Ramli Ernanda, dalam keterangan persnya, Sabtu (15/1/2022).

Hal tersebut tercermin dari kinerja keuangan daerah. Bahkan capaian tahun 2021 tercatat sebagai yang terburuk dalam satu dekade.

Pembangunan daerah dalam beberapa tahun terakhir ini juga mengalami stagnasi, yang diakibatkan buruknya perencanaan pembangunan.

”Pembangunan daerah selama beberapa tahun ini lebih banyak digerakkan oleh proyek
pembangunan pemerintah pusat,” ujarnya.

Menurut Ralmi, belum tampak gebrakan signifikan yang ditunjukkan Pemprov NTB secara mandiri dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Dari hasil analisa yang dilakukan Fitra, dalam empat tahun terakhir APBD hanya mampu tumbuh rata-rata 0,5 persen per tahun.

Baca juga: Polda NTB Gagalkan Transaksi Sabu 120,76 Gram Jaringan Gembong Narkoba di Lombok Timur

Baca juga: Polisi Makin Ketat Gelar Razia untuk Jaga Kondusivitas Kawasan Sirkuit Mandalika Jelang MotoGP 2022

Jauh merosot berkali lipat dibandingkan periode-periode sebelumnya dengan rata-rata di atas 15 persen per tahun.

”Realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 tercatat sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir,” ujarnya.

Target pendapatan daerah hanya tercapai sekitar 90 persen. Sedangkan belanja daerah terealisasi hanya sekitar 83,9 persen.

Fitra NTB meragukan Pemprov NTB bisa merealisasikan misi NTB Mandiri dan Sejahtera jika tidak melakukan pembenahan.

Salah satunya diindikasikan dengan semakin merosotnya kapasitas dan kemandirian keuangan daerah.

”Realisasi PAD tahun 2021 hanya 77 persen dari target sebesar Rp 2,3 triliun atau sebesar Rp 1,7 triliun,” katanya.

Nominal realisasi tersebut bahkan turun atau minus 3,8 persen dibanding capaian tahun 2020 sebesar Rp 1,8 triliun saat ekonomi terkontraksi sangat dalam.

Sumber: Tribun Lombok
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved