Banyak PMI Tewas, Ketua DPRD NTB Desak Pembenahan Menyeluruh
Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda, prihatin dengan banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB menjadi korban dalam kecelakaan kapal di Malaysia
Penulis: Sirtupillaili | Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
lihat foto
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj Baiq Isvie Rupaeda, prihatin dengan banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB menjadi korban dalam kecelakaan kapal di Malaysia.
”Ini tidak boleh terjadi lagi. Cukup menjadi pembelajaran bagi kita,” kata Isvie Rupaeda, Selasa (4/1/2022).
Dalam tragedi kapal karam di Johor Bahru, Malaysia 15 Desember 2021 lalu, terindentifikasi sebanyak 14 orang PMI asal NTB meninggal dunia.
Kapal yang membawa 50 orang calon PMI tersebut karam saat hendak berlabuh di Johor Baru.
Baca juga: NTB Sepakati 3 Langkah Cegah PMI Non Prosedural
Kasus tersebut bukan yang pertama kali terjadi. Tapi merupakan kejadian kesekian kalinya.
Terulangnya kasus serupa membuat politisi Partai Golkar ini sangat prihatin dan miris mendengar warga NTB kehilangan nyawa demi mencari sesuap nasi ke negeri orang.
Pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta para pihak terkait menurut Isvie harus melakukan evaluasi besar-besaran dalam penanganan PMI di NTB.
Pemerintah melalui lembaga terkait harus membenahi pelayanan terhadap warga yang ingin bekerja ke luar negeri.
Baca juga: Tiga Jenazah PMI Korban Kapal Karam di Malaysia Tiba di Lombok
Jangan sampai mereka lebih memilih bekerja ke luar negeri melalui jalur yang tidak sah alias ilegal.
”Mudahkan birokrasi (prosedur pengiriman), jangan sampai soal birokrasi membuat orang-orang lebih senang jalan-jalan ilegal,” katanya.
Pembenahan pelayanan terhadap pengiriman dan penempatan PMI sangat penting. ”Harus membenahi secara menyeluruh,” kata politisi asal Lombok Timur ini.
Terpisah, Pemerintah Provinsi NTB bersama kabupaten/kota dan pemerintah desa menyusun rencana aksi bersama mencegah pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural.
Masing-masing pihak sepakat memperketat aturan untuk mencegah PMI non prosedural.
Langkah-langkah strategis akan dilakukan secara bersama-sama. Dari tingkat desa hingga provinsi.
