RICUH Demo Dugaan Penyimpangan Bantuan Benih Jagung di Kantor Gubernur NTB 

Beruntung, ketegangan tersebut tidak berlangsung lama.

Mahasiswa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.

Aimansyah, koordinator umum (Kordum) aksi  mengungkapkan, kabupaten Bima dan Dompu mayoritas masyarakatnya petani jagung.

Tetapi bantuan yang terima tidak sesuai dengan benih yang diusulkan masyarakat.

"Bantuan yang turunkan ke Bima dan dompu tidak layak ditanam karena tidak sesuai dengan kondisi tanah di sana," katanya, usai aksi, Senin (27/9/2021).

Ia membeberkan, tahun 2021, Pemprov NTB melakukan pengadaan benih jagung dengan anggaran Rp 4 miliar lebih.

Anggaran tersebut untuk pengadaan benih jagung varietas Bioseed, yang dilakukan  lewat Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB.

Baca juga: Tiga Tersangka Korupsi Bibit Jagung NTB Ditahan: Ada Mantan Kadis, PPK hingga Rekanan

Tahap pertama sebanyak 24 ton dengan nilai kontrak Rp 995.197.500.

Tahap kedua 85 ton dengan nilai kontrak Rp 398.538.000.

"Pengadaan tersebut tidak sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang minta NK dan Bisi 18," ungkapnya.

Korlap I Gunawan menjelaskan, kelompok tani di Bima dan Dompu rata-rata mengusulkan bibit bisi 18 dan NK.

Namun benih yang dibagikan di luar ekspektasi masyarakat.

Baca juga: Dua Tersangka Korupsi Bibit Jagung NTB Positif Covid-19, Kejati Cekal 4 Orang Keluar Negeri

"Malah yang turun itu Pioner 35, Pertiwi 3, Nasa 29, HJ21 (Golder Premium), dan RK 457. Bantuan ini tidak sesuai dengan usulan calon petani calon lahan (CPCL),"ungkapnya.

Sementara Korlap II Satria menambahkan, data yang terimanya dari masyarakat, ada benih yang diduga kedaluwarsa.

Seperti bantuan benih jagung yang dibagikan kepada petani di Desa O’o, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima.

Label di dalam kemasan benih jagung bantuan tertulis tahun 2020.

Tetapi ditutupi atau ditindih dengan label baru yang tertulis tahun 2021.

’’Pastinya kami khawatir benih ini kedaluwarsa, dan harus diusut, belum lagi tidak sesuai permintaan,” sorotnya.

(*)